oleh

Penambang TI Tungau Ngadu ke Gubernur

PANGKALPINANG — Ratusan penambang timah menggunakan TI Tungau atau TI Rajuk mini asal Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Senin (29/3/2021), mendatangi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, untuk mengadukan kegelisahannya. Mereka langsung diterima Gubernur, Erzaldi Rosman.

Gubernur Babel, juga didengar Kapolda Babel, Danrem 045 Garuda Jaya, Danlanal serta Kajati maupun perwakilan dari PT Timah Tbk yang digelar di Ruang Rapat Pasir Padi.
 
Penambang berharap ada solusi, yang bisa membuat kegiatan penambangan menggunakan TI Tungau/TI Mini di Desa Suka Damai, bisa terus berjalan.

Hidayat, salah satu perwakilan penambang menyampaikan, aktivitas tambang TI Tungau/TI Mini itu dianggap ilegal. Halmitu membuat mereka tak bisa lagi bergerak dan terpaksa berhenti beroperasi.
     
Hidayat berharap, pemerintah bisa melakukan pendampingan, agar aktivitas penambangan TI Tungau/TI Mini dapat memenuhi standar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
     
“Setelah beberapa waktu lalu dilakukan penertiban TI Tungau/TI Mini ini, kami jadi merasa resah karena kondisi ini, banyak di antara kami yang sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami mohon agar kegiatan penambangan ini bisa diatur, dan apabila tidak sesuai aturan, dampingi kami agar kami bisa menambang secara legal tanpa rasa takut,” harap Hidayat.
  
Dijelaskannya, TI Tungau/TI Mini dibuat sendiri oleh warga dengan total biaya sekitar Rp6-7 juta menggunakan satu unit pompa air, pipa, selang cobra serta alat lainnya. Hidayat mengatakan hasil yang diperoleh pun tidaklah banyak, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
     
Senada dengan Hidayat, Tevisa, warga yang juga merupakan anggota Aliansi Penambang Rakyat Indonesia menuturkan, kondisi tersebut membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
     
“Saat ini kami sangat membutuhkan pekerjaan, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini kondisi perekonomian kami turun. Saat ini  kami tidak bisa menambang dengan alasan aktivitas kami ilegal, tidak tertib serta tidak memenuhi standar,” ungkapnya.
     
Karenanya, Tevisa berharap agar pemerintah provinsi dapat memberikan solusi terkait permasalahan di desanya. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan