oleh

Penerapan Pasal Tunggal Itu Sangat Janggal

Oleh: Romlan

Yang namanya daerah tambang, kasus kecelakaan kerja di lokasi tambang kerap kali terjadi di Bangka Belitung. Beberapa di antaranya, kasus kecelakaan itu terjadi di tambang ilegal, yang menambang timah di lahan kawasan hutan. Sekilas, kasus-kasus tambang ilegal itu biasa saja. Tapi bila diteliti betul alur kronologis kejadian kasusnya, sesungguhnya ada hal sangat menggelitik untuk diulik.

Menurut catatan penulis, beberapa kasus kecelakaan kerja di tambang timah ilegal dalam kawasan hutan, kebanyakan tersangka pemilik tambang ilegal hanya dijerat dengan pasal 158 Minerba, karena menambang timah tanpa izin. Penerapan pasal tunggal itu sangat janggal. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa tersangka tidak dijerat dengan Pasal 359 KUHPidana? Juga Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Juncto Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013.

Pertimbangannya adalah, selain tidak punya izin menambang timah di lokasi yang termasuk dalam kawasan hutan, tambang ilegal itu juga tidak menerapkan standar Keamanan Dan Keselamatan Kerja, sehingga patut diduga karena kelalaian itu telah mengakibatkan pekerja tambang kehilangan nyawa. Ditambah lagi, mereka menambang timah menggunakan alat berat di lokasi kawasan hutan tanpa izin menteri.

Merujuk kepada kejadian beberapa kasus kecelakaan kerja di tambang timah ilegal dalam kawasan hutan, tersangka pemilik tambang patut untuk dijerat Pasal 359 KUHPidana, dan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Juncto Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Publik juga sangat mendukung penyidik kepolisian yang menangani kasus kecelakaan kerja di tambang ilegal itu bisa bekerja lebih profesional, objektif dan transparan, sampai kasus itu masuk ke tahap penuntutan di muka persidangan. Hal itu supaya tidak memunculkan asumsi negatif di tengah masyarakat.

Jika memang cukup bukti, sebaiknya tersangka pemilik tambang juga dijerat dengan Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b Juncto Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013. Namun jika masih ragu atau bukti-buktinya belum cukup kuat, ya, jangan pula dipaksakan.

Kejaksaan yang menerima dan meneliti berkas perkara tersebut, disarankan memberi petunjuk kepada penyidik yang mengangani kasus kecelakaan kerja di tambang timah ilegal dalam kawasan hutan, agar menjerat tersangka pemilik tambang dengan kedua pasal dimaksud di atas. Tentunya, dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga bisa dibuktikan dipersidangan.

Publik berharap, dengan ancaman hukuman penjara minimal tiga tahun dan denda minimal satu setengah milyar rupiah, kasus itu menjadi pelajaran penting dan berharga, sehingga bisa memberikan efek jera kepada mereka yang menambang timah secara ilegal di lokasi kawasan hutan tanpa izin menteri, apalagi menggunakan alat berat? Karena barang buktinya dapat dirampas untuk negara. (***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed