BANGKA — Penerimaan tenaga honorer kontrak di lingkungan pemerintahan bukanlah hal baru, demikian juga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
Namun belakangan, penerimaan tenaga honorer kontrak di Pemkab Bangka itu jadi sorotan dan menuai kritikan dari sejumlah pihak, di antaranya dari Gerakan Urang Melayu Bangka.
GUM Bangka menyoroti azas transparansinya. Apakah penerimaan ratusan tenaga honor kontrak itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada? Dan Apakah memang penerimaannya sesuai kebutuhan mendesak?
Masih terkait persoalan tenaga honorer kontrak itu juga, seorang pemuda melayangkan surat terbuka kepada Bupati Bangka, Mulkan. Surat terbuka itu diposting di akun media sosial Facebook atas nama Bean Saputra.
Dalam surat terbuka itu, Bean Saputra menyampaikan aspirasinya, juga mempertanyakan mengapa penerimaan tenaga honor kontrak itu tidak dibuka dan terbuka untuk umum?
Menanggapi kritikan tersebut, Bupati Bangka, Mulkan, balik mempertanyakan persoalan penerimaan tenaga honorer kontrak pada era pemimpin sebelumnya, yang tidak pernah dipermasalahkan.
“Itu yang lama dulu lah. Sebenarnya kalau mau berkata jujur, kenapa jaman pemimpin yang lama tidak pernah dimasalahkan kawan-kawan? Penerimaan tenaga kontrak (juga) secara tertutup,” ungkap Mulkan pada Selasa (16/07/2019) siang.
Dia menambahkan, penerimaan tenaga honorer kontrak di Pemkab Bangka bukan hal yang baru. Pada era pemimpin sebelumnya, juga selalu ada penerimaan tenaga honorer.
“Tenaga kontrak di Pemkab Bangka ini bukan hal yang baru, sudah beberapa pemimpin di Kabupaten Bangka ini?” imbuhnya.
Mulkan membenarkan informasi yang beredar, bahwa Pemkab Bangka akan melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga honor kontrak tersebut.
“Iya, kelak awal 2020,” tukasnya. ( Red)
