oleh

Pengadaan CPNS dan PPPK Babar Batal

 235 total views

BANGKA BARAT — Pemkab Bangka Barat terpaksa membatalkan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021.
 
Hal itu dipastikan, dengan surat pembatalan yang telah dilayangkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 
Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, mengatakan hal tersebut kepada awak media disela kunjungannya di RSUD Sejiran Setason, Jum’at ( 18/6 ) pagi kemarin. 
 
” Surat pembatalan sudah dikirim ke Kemenpan RB. Untuk 2022 kita sudah anggarkan, tapi untuk 2021 kita hold dulu dan memang masih disusun anggarannya oleh Tim TAPD. Dan kita pastikan sepertinya untuk 2021 karena kemarin memang sudah disurati ke Kemenpan RB, bahwa kita batal,” jelas Bong Ming Ming.
 
Namun kata Ming Ming, Kemenpan RB masih memberikan kesempatan kepada Pemkab Bangka Barat. Sesuai instruksi Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan mengkaji ulang perihal tersebut.
 
Dijelaskan Bong Ming Ming, pembatalan tersebut disebabkan adanya kebijakan terbaru dari Pusat, bahwa pengadaan CPNS harus satu paket dengan PPPK.
 
Hal itu menjadi kendala bagi Pemkab Bangka Barat yang sedang mengalami krisis keuangan, karena P3K dibebankan kepada APBD.
 
” Kita memang butuh CPNS, namun kebijakan terbaru kan dari CPNS yang kita ajukan itu harus diikuti P3K sekian persen, kendalanya adalah P3K tidak ditanggung oleh Pusat, tapi dibebankan ke Pemda atau provinsi masing – masing, itu persoalannya,” terang Ming Ming.
 
Menurut Bong Ming Ming, beban yang ditimbulkan dari pengadaan PPPK kurang lebih Rp. 20 milyar, dan itu harus dikucurkan setiap tahun.
 
Sementara proyeksi defisit anggaran di tahun 2022, kata dia, sudah hampir mencapai angka 190 milyar. Setelah pemangkasan, masih ada beban untuk proyeksi anggaran sebesar Rp. 100 milyar. 
 
” Makanya kita di KUA PPAS ini melakukan penghematan lagi. Berikutnya beban honorer kita, baik di Pemda maupun GTT PTT itu sudah mencapai 100 milyar lebih. Artinya kalau kita paksakan juga untuk penerimaan CPNS dengan beban PPPK, khawatirnya beban APBD-nya kita tidak kuat,” tukasnya.
 
Pemda bisa saja tetap melakukan perekrutan CPNS dan PPPK dengan melakukan pengurangan tenaga honorer. Tapi Bong Ming tidak melihat hal itu sebagai sebuah solusi. 
 
” Kalaupun kita mau melakukan pengurangan honorer kan itu kasihan juga masyarakatnya yang selama ini sudah menjadi honorer,” ungkapnya. 
 
” Makanya kita sedang mengkaji kebijakan – kebijakan lain tapi kita coba anggarkan di tahun 2022, berharap ada arah kebijakan yang berbeda, berharap peningkatan APBD kita kan naik, pendapatan naik. Itu yang sedang hari ini kita kejar,” imbuh Bong Ming Ming. ( SK )

News Feed