HEADLINEPEMPROV BABELRAGAM

Penjualan BBM Ilegal Berdampak Pada Pendapatan Daerah

×

Penjualan BBM Ilegal Berdampak Pada Pendapatan Daerah

Sebarkan artikel ini

BANGKA — Bahan bakar minyak jenis bio solar yang diduga ilegal dikabarkan banyak beredar di Bangka Belitung. BBM tersebut dijual kepada penambang timah di darat mau pun di lepas pantai Pulau Bangka, khususnya di perairan Belinyu.

Informasi dari sumber di lapangan, BBM jenis bio solar itu dijual dengan harga bervariasi. Ada yang dijual seharga Rp 15.000 per liter (harga termasuk PPn), dan harga Rp 12.500 per liter (non PPn). Harga tersebut tentu tidak termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB.

Sementara harga normal BBM jenis bio solar jika incloud dengan PPn dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di atas Rp 17.100 per liter.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Haris AR mengungkapkan, peredaran BBM jenis bio solar ilegal itu sangat berdampak pada pendapatan daerah.

“Sangat berdampak terhadap penerimaan pajak daerah. Karena dengan mereka ilegal, maka tidak ada pajak bahan bakar yang disetorkan ke kas daerah. Hal ini yang sedang kita lakukan intensifikasi bersama pihak Polda yang tergabung dalam Satgas Penerimaan Daerah,” ungkapnya kepada KABARBANGKA.COM, Sabtu (28/5).

Muhammad Haris membeberkan, selain Pertamina, ada tiga perusahaan lain yang sudah terdaftar sebagai wajib pungut PBBKB. Sementara penerimaan daerah hanya dari PBBKB hanya dari Pertamina, karena Wapu lainnya tidak ada penjualan.

“Semua sudah menyampaikan laporan. Tapi PT Peter 2 bulan nihil PBBKB-nya, dan PT Hokari Belitung 1 bulan nihil PBBKB,” bebernya.

Terpisah, SR. Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Haris Yanuanza mengatakan, maraknya peredaran BBM bio solar yang diduga ilegal di wilayah Bangka Belitung tidak terlalu berdampak terhadap penjualan perusahaan.

“Kalau untuk penjualan BBM Pertamina saat ini masih normal,” ujarnya, Senin (30/5).

Haris Yanuanza mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina, sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014. Pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan berplat hitam untuk mengangkut orang atau barang, kendaraan untuk layanan umum (ambulance, pemadam kebakaran, pengangkut sampah) dan kendaraan berplat kuning.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terhadap perbuatan yang melakukan penyimpanan BBM tanpa Izin Usaha Penyimpanan, adalah kegiatan illegal. Dan kegiatan illegal mempunyai akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

“Sehubungan dengan produk BBM ilegal, masyarakat bisa juga melaporkan ke aparat penegak hukum,” tukasnya. (Romlan)