oleh

Penyaluran BST Diharapkan Lebih Tepat Sasaran

PANGKALPINANG — Menindaklanjuti pelemahan perekonomian Indonesia pasca mewabahkan Pandemi Covid-19 diseluruh dunia membuat pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan program bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Bantuan Sosial Tunai tersebut yang mana diketahui telah disalurkan kepada penerima manfaat yang ditargetkan untuk 9 juta KPM di 33 Provinsi Indonesia.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, untuk penyaluran dana BST tersebut telah memasuki pada tahap 7. Dimana yang menjadi sasaran program tersebut adalah mulai dari warga miskin hingga warga yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19.

“Bantuan Sosial Tunai ini adalah satu program yang ditujukan untuk memperkuat penanganan pandemi covid-19. Sasarannya adalah orang-orang miskin, rentan miskin, dan yang terdampak pandemi covid-19,” ucap Asmat selaku Kepala Kantor Pos Pangkalpinang, saat menggelar Talkshow Senin (10/11/2020), pada salah satu radio di Pangkalpinang.

Dalam dialog yang bertemakan “Penyaluran dan Manfaat BST : Semangat Optimisme Ekonomi Indonesia” ini, dijelaskan pula metode penyaluran BST yang dilakukan oleh Kantor Pos.

Menurut Azmat, ada 4 metode penyaluran BST yang dilakukan oleh Kantor Pos. Pertama, pihaknya mengarahkan para penerima bansos untuk datang langsung ke Kantor Pos terdekat. Kedua melalui komunitas dengan mendekatkan pengambilan bantuan di kelurahan atau gedung balai desa.

Ketiga, yakni dengan mengunjungi langsung rumah warga yang berhak menerima, hanya saja dijelsakan Azmat metode ini biasa digunakan untuk penerima yang menderita cacat atau disabilitas. Keempat, Azmat menjelaskan dengan metode rekening melalui giro di android, menurutnya cara ini cukup mudah dengan hanya mengunggah aplikasi di Playstore dan dicairkan tiap bulan ke rekening penerima bantuan.

Azmat juga mengakui bahwa memang ditemui kendala serupa dalam proses penditribusian Bantuan Sosial ini. Oleh karena itu ia mengaku pihaknya senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik masalah data penerima bantuan maupun berkoordinasi terkait proses penyaluran bantuan yang sampai hingga ke desa-desa.

Kepala Kantor Pos Pangkalpinang juga menghimbau agar warga yang datang untuk menerima bantuan senantiasa datang tepat waktu dengan menerapkan protkol kesehatan yang ketat serta membawas dokuemen penerima bantuan yang lengkap.

Narasumber lain yang juga hadir dalam dialog tersebut dari Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Rika Komariah, dirinya menjelaskan warga yang berhak menerima BST ini merupakan warga yang sudah terdata melalui DTKS. Sehingga penerima BST sudah terverifikasi terlebih dahulu berdasarkan data yang terpusat dari Kementerian Sosial.

“Bansos tidak lepas dari ketersediaan data, nah Bansos ini datanya dari DTKS, kami bekerjasama dengan PT POS saat penyaluran yang didampingi para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kelurahan dan kecamatan,” ucap Rika.

Rika juga menjelaskan, bahwa sejauh ini belum ditemukan kendala dalam penyaluran BST di Kota Pangkalpinang. Hal ini lantaran wilayah Kota Pangkalpinang yang cukup strategis dan kategori penerima bantuan sosial di Kota Pangkalpinang mudah diverikasi.

Dikatakannya kategori warga miskin di kota besar sangat berbeda dengan kategori warga miskin di Kota Pangkalpinang. Ia mencontohkan di kota besar masih ada ditemui warga yang memiliki rumah dengan alas tanah. Sementara di Kota Pangkalpinang tidak lagi ditemui rumah yang beralaskan tanah. Sehingga kategori kemiskinan di Kota Pangkalpinang hanya berdasarkan pendapatan yang minim dari setiap Kepala Keluarga (KK).

Ia berharap pendemi ini segera berakhir dan warga tidak terpancing dengan isu negative mengenai Bantuan Sosial ini.

Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinanhlg ini mempersilahkan apabila ada warga yang dirasa berhak menerima bantuan ini namun belum terdaftar untuk melaporkan kepada pihak kelurahan maupun pemerintahan desa untuk didaftarkan ulang sebagai penerima bansos.

Merespon hal itu, Ketua DPD IMM Bangka Belitung Bidang Organisasi, Jazzkyanda mengungkapkan perlu adanya sinkronisasi data penerima BST agar bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran.

Aktivis Kepemudaan ini menjelaskan bahwa penyaluran BST kerap kali menjadi masalah. Pasalnya Ia menilai data yang digunakan untuk penyaluran dana BST hanya berbasis data terpusat, sementara penerima BST yang tidak terdata akibat terdampak pandemi Covid-19 tidak tersentuh oleh BST tersebut.

“Bisa kita bayangkan data dari pusat di validasikan beberapa bulan yang lalu. Sementara berbicara perekonomian dan mobilitas sosial sangat dinamis, akibatnya yang berdampak langsung terhadap Covid-19 tidak merasakan manfaat dari BST ini,” jelasnya.

Oleh karena itu, Aktivis IMM ini menghimbau agar pihak yang terlibat langsung dalam penyaluran BST ini untuk kembali menvalidasi data penerima BST berdasarkan fakta dan kondisi warga di setiap desa atau kelurahan, sehingga BST ini dapat dirasakan langsung manfaatnya kepada masayarakat yang membutuhkan.

Ia juga mengatakan butuhnya kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk melapor kepada pemerindah desa atau kelurahan apabila dirasa memang berhak mendapatkan bantuan sosial ini, dan juga melaporkan apabila ada warga yang dirasa mampu perekonomiannya untuk diberikan BST tersebut kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

Meski demikian, menurut Jazzkyanda dalam menyampaikan masukannya terkait efektifitas BST ini. Dengan segala kondisi dan permasalahan saat pendistribusian, dirinya menilai BST ini cukup efektif dalam membantu perekonomian dan meningkatkan daya beli masayarakat.

“Apabila kita berbicara jangka pendek tentu ini sangat efektif, namun jika berbicara efektifitas dari sisi pemanfataan BST ini untuk tepat sasaran, tentu perlu dikoreksi berdasarkan data yang telah di inventarisi dan valid,” jelasnya.

Ketua DPD IMM Babel ini juga berharap dengan adanya sosialisasi BST ini, warga lebih paham dengan proses dan mekanisme bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Namun Ia menegaskan jangan sampai pendistribusian Bantuan Sosial ini menjadi klaster baru pandemi Covid-19. Ia juga menyarankan kepada Dinas Sosial untuk menyiapkan hotline Bantuan Sosial agar masyarakat dapat selalu mencari informasi dan dan melaporkan tentang kondisi bantuan sosial yang masyarakat alami.

Diakhir dialog ketiga narasumber ini menyampaikan harapan dan pesannya terhadap penyaluran BST tersebut. Dan berharap warga jujur kepada dirinya sendiri apabila sudah menerima bantuan sosial dalam bentuk program apapun. Rencananya BST akan terus diberikan hingga tahap ke 9 yang ditargetkan akan selesai hingga awal bulan Desember Tahun 2020. (Iqbal)

Komentar

Tinggalkan Balasan