oleh

Perwako Dan Zonasi PPDB Tidak Dapat Diakses

 19 total views

Hangga Oktofiani, SH

PANGKALPINANG — Kegelisahan para orang tua calon murid mulai terendus dalam menghadapi PPDB tahun 2019, yang kemungkinan dijadwalkan pada bulan Juli mendatang.

Bukannya tanpa alasan, kekhawatiran para orang tua calon murid mengingat sampai hari ini pengumuman PPDB belum juga dilaksanakan oleh pihak terkait kepada masyarakat umum.

Banyaknya simpang siur informasi mengenai persyaratan penerimaan siswa baru SD, terutama terkait usia dan kemampuan baca tulis anak semakin membuat panik para orang tua.

Hangga Oktafiani SH, salah satu advokat dan pemerhati dunia pendidikan dalam wawancara menjelaskan, mengacu pada Permen Dikbud Nomor 51 tahun 2018, usia wajib sekolah dasar adalah 6 sampai dengan 7 tahun. Kurang dari itu harus ada rekom dari psikolog, dan lewat usia dari itu tidak diatur, apakah masih dapat diterima bersekolah? Sebab, terkecuali untuk sekolah berkebutuhan khusus boleh-boleh saja usianya melebihi 7 tahun.

Lebih lanjut Hangga menambahkan, tidak ada syarat khusus untuk penerimaan siswa SD lebih dari soal usia dan zonasi. Bahkan menurut Hangga, berdasarkan permendikbud no 51 tahun 2018 calon didik SD tidak perlu dites baca tulis dan hitung, karena akan melanggar peraturan yang ada.

Menurut Hangga, acuan masyarakat untuk PPDB 2019 cukup Permen Dikbud Nomor 51 tahun 2018, walaupun seharusnya ada aturan turunannya berupa Peraturan Walikota Nomor 12 tahun 2019. Tapi faktanya, kan Perwako itu belum bisa diakses dan belum disosialisasikan ke masyarakat luas.

“Conton kita mau cari info zonasi dan Perwako, serta pengumuman syarat calon peserta didik di media daring, maka tidak akan ada, di media luring juga tidak diketemukan baik di sekolahan maupun dinas terkait,” kata Dia di Pangkalpinang, Rabu (12/06/2019) malam.

Hangga menambahkan, KK dan KTP tidak menjadi syarat satu-satunya untuk orang tua/wali menentukan sekolah tujuan anaknya, dengan dasar keterangan domisili lebih dari 1 tahun pun bisa dilakukan, dengan catatan harus dibuktikan kebenarannya karena ada sanksi hukum. (Rilis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed