oleh

Polemik UU Ciptaker di Tengah Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia

Oleh: Siti Putri Dini
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Pada masa sekarang ini dimana masyarat indonesia sedang diuji dengan perekonomian yang sangat minim, dengan datangnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin hari semakin meningkat dikalangan wilayah indonesia, yang membuat para buruh atau masyarat indonesia mengalami minimnya perekonomian .

Dimasa covid-19 banyaknya para pengusaha mengalami penurunan pendapatan sehingga perusahaan tersebut menjadi bangkrut(tutup), dapat disimpulkan dampak dari kebangkrutan sebuah perusahaan tersebut menimbulkan pengeluaran para karyawan, alhasil dari pengeluaran karyawan tersebut semakin marak masyarakat indonesia menjadi pengangguran. Ditambah lagi adanya tamatan sekolah (SMA, S1, S2) di tahun 2020 ini juga mencari pekerjaan ini terhambat dikarenakan covid-19. Dengan banyaknya masalah dalam pengangguran dan perekonomian pada sekarang banyak terjadinya tindak pidana dalam arti kasus yaitu pencurian, pembegalan dan tindak kejahatan lainnya.

Pemerintah sudah menyalurkan banyak bantuan terhadap masyarakat indonesia antara lain yaitu Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai, UMKM, Prakerja sampai Bantuan Tunjangan Listrik . Dalam hal ini pemerintah indonesia sudah sedikit meringankan beban masyarakat indonesia terhadap minimnya perekonomian saat ini.

Terkait dengan perekonomian yang minim dikarenakan Covid-19 dan membuat banyaknya pengangguran masyarakat indonesia. Mengapa para pembuat RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang membuat para buruh, masyarakat hingga mahasiswa menjadi protes hingga melakukan demonstrasi yang cukup dibilang anarkis?

Sejak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam sidang paripurna yang dilaksanakan pada hari senin (5/10/2020), menimbulkan demonstrasi diberbagai wilayah kota. Ramainya tercipta RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bisa dikatakan merugikan para buruh dan menguntungkan para investor apa yang membuat terjadinya perhatian publik sehingga begitu meluas? Dan mengapa pengesahan RUU Omnibus Law ini sangat tergesa-gesa?

Dalam kata lain mengapa Omnibus Law atau bisa dibilang Undang-undang Sapu Jagat itu bisa mengundang demonstrasi yang cukup anarkis? Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain.

Terkait terjadi antara pro dan kontra didalam pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja terdapat pasal yang menjadi sorotan publik yang menjadi Permasalahan (Kontra) salah satunya yaitu pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK), batasan waktu pekerja, bebas masuknya perusahaan asing, perlindungan hak kerja perempuan dan upah yang minimum rendah. Ada juga yang mendukung (Pro) regulasi Omnibus Law dengan catatan menjadi negara Indonesia menjadi negara berkembang. Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tergesa-gesa itu tidak sesuai dengan kebutuhan hukum bisa dikatakan cacat hukum yang terbagi menjadi 2 yaitu hukum formil dan hukum materiil. Cacat hukum formil bisa dikaitkan dengan prosedur pembuatan Undang-undang, dan cacat hukum materil dikaitkan dengan subsitansi Undang-undang. Omnibus Law Cipta Kerja tersebut cenderung berdampak merugikan masyarakat terutama BURUH.

Maka dalam hal ini masyarakat indonesia bisa memilih 2 pilihan dalam membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang pertama mendesak presiden untuk mengeluarkan (Pengganti peratuan Undang-undang) PERPPU, kedua mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan cacat hukum. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan