HEADLINEHUKUM KRIMINAL

Polres Basel Tangani Tiga Kasus Dugaan Korupsi

×

Polres Basel Tangani Tiga Kasus Dugaan Korupsi

Sebarkan artikel ini

BANGKA SELATAN — Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Polres Bangka Selatan, saat ini telah menangani tiga perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Tiga perkara tersebut adalah kegiatan pembangunan atau pekerjaan fisik di Desa Penutuk, peningkatan sarana dan prasarana olahraga lapangan Futsal di Desa Nyelanding, dan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pamsimas.

Kasat Reskrim AKP Galih Widyo Nugroho, seizin Kapolres Bangka Selatan AKBP Agus Siswanto mengataka, ketiga perkara tersebut memakan dana miliaran rupiah. Khusus perkara program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pamsimas dengan total seluruh sebesar Rp 1,46 miliar, saat ini masih menunggu hasil perhitungan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Untuk program penyediaan air minum dan Sanitasi berbasis masyarakat tahun 2020 udah di lidik dan sudah pemanggilan beberapa saksi, lokasinya ada di empat titik yaitu 3 di Kecamatan Toboali dan 1 di Kecamatan Simpang Rimba,” ujar Kasat Reskrim AKP Galih Widyo Nugroho kepada wartawan belum lama ini.

Sedangkan dalam perkara pembangunan sarana dan prasarana lapangan Futsal di Desa Nyelanding, Kecamatan Airgegas tahun 2019 anggaran APBD sebesar Rp 474 juta, lanjut mantan Kasat Reskrim Polres Belitung Timur ini bahwa kekurangan volume pekerjaan sudah diperbaiki sebesar 77 juta, untuk pekerjaan atap yang tidak dapat diterima kewajarannya sebesar 136 juta lebih, totalnya 143 juta lebih sudah dikembalikan atau disetor ke kas daerah.

Sementara dalam perkara yang melibatkan oknum mantan Kades Penutuk berupa kegiatan pembangunan atau pekerjaan fisik tahun anggaran 2019, yang mana tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setempat namun diketahui anggaran melalui APBDES 2019 telah terserap dan direalisasi sepenuhnya.

Diketahui, dalam hasil survei pendahuluan oleh Tim Inspektorat Bangka Selatan, diberikan saksi administrasi berupa teguran dan diperintahkan untuk menyetor ke Kas Desa sebesar Rp 225 juta lebih paling lambat tanggal 22 November 2020, namun hingga saat ini belum dikembalikan.

“Setelah Pamsimas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik keluar, maka kita akan menunggu kembali hasil rekomendasi dari Inspektorat Bangka Selatan. Bila rekomendasi perkara Pamsimas tidak juga ditindaklanjuti maka kita akan menaikkan perkara tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (Yusuf)