oleh

Prioritas Pada Pelayan Publik

PANGKALPINANG — Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil, menghadiri Rapat Paripurnan XXIV Masa Persidangan III Tahun 2022 DPRD Kota Pangkalpinang, Jum’at (5/8), dalam agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 di Ruang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang.

Maulan Aklil mengungkapkan, rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dilakukan, karena adanya penyesuaian akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan perkembangan pelaksanaan anggaran daerah dalam tahun anggaran berjalan. Kebijakan – kebijakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini lebih bersifat penyelarasan angaran program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

“Pendapatan daerah dalam rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2022, diestimasikan mengalami kenaikan dari target sebelumnya. Kenaikan ini bersumber dari beberapa sumber pendapatan yang salah satunya dari penerimaan dana transfer pusat,” ungkapnya.

Seiring kenaikan pendapatan daerah, rencana alokasi belanja pada rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 ini dianggarkan bertambah. Penambahan ini dialokasikan untuk memenuhi pendanaan belanja wajib mengikat seperti belanja kebutuhan listrik yang diakibatkan kenaikan tarif dasar listrik, air, telepon, kekurangan belanja gaji ke 13, membiayai kegiatan yang telah mendahului perubahan antara lain kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisin dan Non Fisik, kegiatan yang bersumber dari dana insentif daerah, dana bantuan keuangan provinsi.

“Prioritas kita pada pelayanan publik, yaitu kegiatan yang sangat mendasar yang menyentuh kepentingan publik. Itu saja,” ujarnya.

Dikatakannya, rencana pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2022 ini adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sebelumnya, yang dimanfaatkan menutupi defisit belanja dan direncanakan juga untuk penyertaan modal.

Secara ringkas, Maulan Aklil menyampaikan struktur dalam rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2022. Mulai dari pendapatan daerah sebesar Rp900,615 miliar yang terdiri dari PAD sebesar RP168,115 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp693,970 miliar, lalin-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp38,529 miliar.

Maulan Aklil melanjutkan, belanja daerah sebesar Rp 1,031 triliun. Defisit anggaran sebesar Rp 131,017 miliar, Terkait pembiayaan daerah, penerimaan daerah sebesar Rp139,017 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp8 miliar.

“Saya mengharapkan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tergabung dalam komisi-komisi dan badan anggaran secara bersama-sama dengan TAPD dan OPD untuk membahas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2022 ini, sehingga dapat segera dicapai kesepakatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” demikian Maulan Aklil. (Romlan)