oleh

Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia

Oleh : M Akbar Herliansyah
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang termuat dalam konstitusi pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara indonesia adalah negara hukum” yang konsekuensi logisnya semua kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kepada hukum. Penegakan hukum yang memiliki tujuan dan kepastian hukum merupakan bagian dari cita-cita bangsa ini, namun berbanding terbalik dengan realita dan cita-cita yang diharapkan, mengenai negara hukum yang menegakkan hukum secara beradil dan berkepastian. Pergesekan kepentingan dan permasalahan politik seringkali menjadi penyebab penegakan hukum yang dinilai tidak berkeadilan dan berkepastian

Banyak sekali faktor-faktor yang mendukung berbagai problematika penegakan hukum di Indonesia. Lemahnya integritas penegakan hukum, misalnya kasus Djoko Tjandra yang menjadi buron kasus tindak pidana korupsi, dan baru sekarang dapat ditangkap. Menurut pengamat Hukum Pidana, Erdianto Effendy, yang memberikan pernyataan “jika aparat penegak hukum yang menangani kasus Djoko Tjandra memiliki integritas maka kasus itu tidak mungkin terjadi”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kurangnya integritas aparat penegak hukum dapat dianggap sebagai obstruction of justice, yang telah menghambat atau menghalangi penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Lemahnya pengawasan efektif mengenai hukum yang berjalan baik itu oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga negara lainnya.Sama halnya dengan sebelumnya, kurangnya pengawasan yang efektif yang terjadi di dalam lembaga eksekutif dapat terjadi penyalahgunaan wewenang, yang menimbulkan perbuatan tindak pidana korupsi, seperti halnya kasus Jiwasraya. Menurut Institute For Develepment Of Economic and Finance (INDEF), permasalahan jiwasaraya timbul karena lemahnya sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mentalitas praktisi hukum yang lemah, praktisi hukum merupakan elemen dasar penegakan hukum apabila praktsi hukum sendiri memiliki mentalitas yang lemah akan menghambat penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Seperti kasus baru-baru ini yang terjerat kasus korupsi dengan menerima suap mengenai perkara sengketa perdata soal pertambangan Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dari kasus tersebut kita dapat mengetahui, terdapat praktisi hukum yang lemah mentalitasnya terhadap uang, dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum, serta tidak sesuai dengan cita-cita reformasi.

Terabaikan Asas diferensial fungsional, karena struktur hukum yang overlapping kewenangan yang dapat menimbulkan berbagai konflik dan problematika, seperti konflik yang berada di 2 lembaga negara yaitu KPK dan POLRI dalam wewenang penanganan kasus korupsi. Walaupun sudah terdapat MOU dan perturan perundangan-undangan lainnya, masih saja dinilai dapat menimbulkan potensi konflik kewenangan antar lembaga negara penegakan hukum tersebut.

Selain hal yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan problematika penegakan hukum di Indonesia, yaitu masih terdapatnya peraturan hukum yang kurang jelas dan terkesan pasal karet, seperti yang terdapat di beberapa pasal UU ITE. Aparat penegak hukum, salah satunya hakim, yang memiliki peran dalam penyelesaian perkara dalam proses pengadilan, seringkali terjadi independensi yang masih bermasalah, karena terdapat peroblematika dimana hakim tersandung kasus korupsi dan suap, yang seringkali dapat mempengaruhi keputusan hakim dan hilangnya independensi hakim itu sendiri.

Dalam hukum peradilan secara formil sangat lah penting untuk mepertahankan hukum materil namun problematika yang kita hadapi masih terdapat kegiatan suap dan menyuap dalam peradilan dan seringkali dijumpai diskriminasi hukum berdasarkan status sosial dan ekonomi seperti kasus perbandingan hukum yang di dapat mantan gubernur banten Ratu Atut Chosiyah yang diajatuhi hukuman 4 tahun penjara dan dena 200 tahun sedaangkan seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dihukum 2,5 tahun betapa timpang tindihnya hukum yang menjujung keadilan namun dibeberapa peristiwa berbanding terbalik

Beberapa faktor-faktor yang menimbulkan problematika diatas merupakan beberapa yang telah kita hadapi sekarang,sebagian masyarakat menilai hukum memiiki banyak berbagai permasalahan dari berbagai aspek substansi yang perlu direlevansi,kewenangan dan regulasi tupah tindih menimbulkan berbagai konflik di tubuh lembaga penegak hukum,Diskriminasi terhadap status sosial dan ekonomi seringkali terjadi dalam proses formil yang berlawanan dengan prinsip hukum di indonesia semua orang sama di mata hukum yang tertuang dalam konstitusi negara republik indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan