Profesor Ibrahim Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Ilmu Politik

BANGKA – Profesor Doktor Ibrahim, M.Si, Rektor Universitas Bangka Belitung, dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu politik pada perguruan tinggi ternama tersebut.

Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, berkesempatan hadir pada acara pengukuhan Ibrahim yang digelar di UBB di Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, pada Rabu (25/1/2023).

“Saya mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Profesor Dr. Ibrahim M. Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung, sebagai guru besar di bidang ilmu politik. Semoga pencapaian ini semakin meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat secara luas bagi kemajuan bangsa ini,” ujarnya.

Ridwan mengapresiasi semangat Ibrahim dalam perjuangan menuntut ilmu. Ia mampu berkontribusi dengan ide kreatif dan inovatif, sehingga Universitas Bangka Belitung semakin diakui di tingkat internasional, dan pendidikan menjadi tonggak utama dalam pembangunan peradaban. Untuk itu, Pemprov Babel juga mendukung dunia pendidikan dengan memberikan beasiswa.

“Tingkat perguruan tinggi, beasiswa sudah kita gelontorkan. Kita juga berusaha mencarikan jalan bagi anak-anak muda kita untuk berkarya di luar dan kita lihat juga tadi, Prof. Ibrahim, beliau sekolah ke sana kemarin dengan perjuangannya sendiri. Pola-pola seperti itu akan terus kita tingkatkan untuk anak-anak muda di Kepulauan Bangka Belitung,” jelasnya.

Ibrahim dalam pidatonya yang bertajuk “Kontestasi Elektoral Dalam Bayang-Banyang Politik Identitas: Dari Instrumentasi, Inosensi, ke Konsolidasi Demokras” menyampaikan bahwa, tentang problematika kebangsaan yang sepertinya amat penting untuk kita cermati bersama karena menyangkut banyak hal baik menyentuh aspek individual, komunal, maupun nasional.

“Mungkin banyak pihak tidak menyadari, bahwa politik identitas dalam politik electoral akan berdampak pada aspek kehidupan lainnya. Ia akan bergeser dari produk politik menjadi produk keseharian, dan pada titik ini kita menyadari bahwa politisasi identitas bersifat destruktif,” jelasnya.

“Saya ingin sekali mengajak kita semua untuk memahami setiap proses politik baik electoral maupun non elektrolit secara objektif,” pungkasnya. (*)


Sumber: Dinas Kominfo