HEADLINERAGAM

Program Berobat Gratis Babar, Point 4 Ancam Potong DAU Direvisi Anggota Dewan

×

Program Berobat Gratis Babar, Point 4 Ancam Potong DAU Direvisi Anggota Dewan

Sebarkan artikel ini

BANGKA BARAT — Launching program Universal Health Coverage ( UHC ) Pemkab Bangka Barat yang sempat ditunda, dibahas lagi pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD di Gedung Mahligai Betason II, Rabu ( 2/6 ).

Program berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP yang diusung Bupati Bangka Barat, H. Sukirman dan Wakil Bupati Bong Ming ini seharusnya telah dilaunching pada Senin ( 31/5 ) lalu, sekaligus dengan penandatanganan Pakta Integritas dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkalpinang, namun acara tersebut ditunda karena masih terkendala beberapa hal.

Salah satunya, point keempat dalam perjanjian kerja sama itu dianggap sangat riskan dan menjadi keberatan anggota DPRD Bangka Barat.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Marudur Saragih mengatakan, atas usulan sejumlah anggota dewan yang hadir, point keempat yang menjadi permasalahan tersebut telah direvisi

Menurut Marudur, Pakta Integritas sebelumnya merupakan keinginan pihak BPJS, namun pihaknya berpikir bahwa Peraturan Menteri Keuangan ( PMK )
sudah mengatur mekanismenya.

” Ketika Pemda tidak mampu melunasi kewajiban atau membayar hutang ke BPJS, ini kan secara langsung berlaku. Ketika UHC diberlakukan artinya PMK ini sudah berlaku, seharusnya tidak perlu lagi dimasukkan ke Pakta Integritas,” terang Marudur usai RDP.

Dijelaskannya, dalam Pakta Integritas Perubahan, redaksi point ke empat ” pemotongan Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Bagi Hasil ( DBH ) apabila Pemda tidak dapat membayar kepada BPJS “, dihilangkan. Hal itu dilakukan agar pihak – pihak terkait dapat saling bersinergi.

“Kalau UHC sudah dilakukan ketika Pemda tidak manpu membayar, maka peraturan PMK itu berlaku. Hanya ini saja perbedaan pemahaman saja dan ini juga ada mekanismenya, tidak langsung dipotong DAU sama Dana Bagi Hasil, tapi ini kan perlu pembahasan dan inilah terjadi revisi,” katanya.

Point ke empat Pakta Integritas sebelum revisi tertulis sebagai berikut:

“Apabila sampai dengan 31 Desember 2021 iuran JKN-KIS bagi penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum dibayarkan kepada BPJS Kesehatan, maka kami bersedia untuk dilakukan pemotongan kewajiban iuran JKN-KIS dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020,”.

Setelah direvisi, redaksionalnya sebagai berikut:

“Apabila sampai dengan 31 Desember 2021 iuran JKN-KIS bagi penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum dibayarkan kepada BPJS Kesehatan, maka kami bersedia untuk berkoordinasi dan menindaklanjuti tunggakan iuran sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020,”.

Disamping itu Marudur menegaskan, pihaknya memberi masukan kepada Pemda Bangka Barat agar Dinas Kesehatan, Puskesmas serta RSUD Sejiran Setason harus siap dengan program berobat gratis tersebut, terutama dalam hal pelayanan. Jangan mentang – mentang gratis masyarakat tidak mendapatkan pelayanan maksimal.

” Ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan pengawasan,” cetus dia.

Pada dasarnya DPRD sangat mendukung program berobat gratis dengan KTP tersebut. Tapi kata dia, pelaksanaannya seperti apa? itu yang harus dibahas.

” UHC ini suatu program yang memberikan akses langsung agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemda juga harus menyiapkan anggaran, artinya sampai 31 Desember bisa terealisasikan, ini yang menjadi masukan agar 2022 program ini bisa berkelanjutan,” terang Marudur. ( SK )