oleh

Rapat Paripurna Sempat Molor, APBD-P 2019 Disahkan

 20 total views

BANGKA TENGAH — Sempat molor selama dua jam lebih, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah tetap menggelar Rapat Paripurna, dengan agenda Pengesahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019.

Rapat Paripurna yang digelar Kamis (25/07/2019) kemarin, dengan Pimpinan Sidang Wakil Ketua II Apri Panzupi, didampingi Ketua DPRD Algafry Rahman, dan dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Yuliyanto Satin mengatakan, proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan yakni pendapatan daerah sebesar Rp947,26 milyar. Terdiri dari PAD sebesar Rp88,43 milyar atau 9,33 persen dari total pendapatan daerah. PAD ini terjadi kenaikan sebesar Rp5,08 milyar atau 6,09 persen dari anggaran induk.

Kemudian dana perimbangan sebesar Rp683,87 milyar atau 72,20 persen dari total pendapatan daerah dan mengalami kenaikan sebesar Rp9,40 milyar atau 1,39 persen dari anggaran induk.

Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp174,95 milyar atau 18,47 persen dan terjadi kenaikan sebesar Rp37,96 persen atau 35,69 persen dari anggaran induk.

Berikutnya, total belanja daerah setelah perubahan APBD 2019 sebesar Rp974,16 milyar, naik sebesar Rp57,77 milyar atau 6,30 persen dari anggaran induk. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp485,46 milyar atau naik sebesar Rp5,78 milyar atau 1,38 persen.

Adapun rincian biaya tidak langsung yakni belanja pegawai sebesar Rp329,34 milyar atau menurun sebesar Rp 1,97 persen atau 0,59 persen. Berikutnya belanja hibah sebesar Rp31,88 milyar, naik sebesar Rp 3,99 milyar dari anggaran induk atau 14,31 persen. Kemudian belanja bantuan sosial sebesar Rp2,25 milyar terjadi penurunan sebesar Rp750 juta dari induk atau 25 persen. Menyusul belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa sebesar Rp8,83 milyar naik sebesar 3,35 milyar dari anggaran induk atau 66,48 persen.

Kemudian belanja bantuan keuangan provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah desa sebesar Rp111,12 milyar naik sebesar Rp 1,35 milyar atau 1,23 persen. Sedangkan biaya tidak terduga sebesar Rp1,54 milyar turun sebesar Rp361 juta atau 19 persen dari anggaran induk.

Sementara itu, belanja langsung sebesar Rp488,70 milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp51,99 milyar atau 11,90 persen.

“Pembiayaan daerah dalam perubahan APBD Tahun 2019 yaitu penerimaan pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 sebesar Rp27,91 milyar dan pengeluaran pada pembiayaan APBD 2019 sebesar Rp1 milyar, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp26,91 milyar,” ungkapnya.

“Berdasarkan uraian tersebut bila dibandingkan antara pendapatan daerah dan belanja daerah setelah perubahan anggaran terjadi defisit anggaran sebesar Rp26,91 milyar. Kami berharap dalam RAPBD perubahan 2019, kita tetap berada dalam posisi anggaran berimbang,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Apri Panzupi menyampaikan dengan disepakatinya RKUA dan PPAS agar dapat diaplikasikan kepada Raperda Perubahan APBD 2019 secara konsisten, sehingga arah kebijakan bersama dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sehingga sasaran dan tujuan dapat diwujudkan sesuai perencanaan.

“Sebelum ditandatangani naskah ini, kita sudah melakukan pembahasan bersama di DPRD yaitu pembahasan oleh badan anggaran legislatif bersama panitia anggaran pemerintah daerah. Kedua, pembahasan pada rapat pimpinan dan fraksi. Pembahasan RKUA dan PPAS telah dilakukan sesuai prosedur dan analisa yang luas, cermat, teliti dan cerdas yang tentunya berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Apri. (Yan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed