oleh

Rasidi : Kami Kecewa Dengan LKPI

BANGKA — Koordinator Forum Aliansi Masyarakat Pesisir Nelayan Teluk Kelabat Bersatu, Rasidi, mengaku kecewa dengan Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), karena dianggap jadi bemper dari penambangan ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Rasidi sebelum massa yang dipimpinnya menyampaikan aspirasi di depan Kontor Unit Laut Bangka milik PT. Timah, Senin (18/3/2019) pagi.

“Belinyu ini bukan negara PT. Timah, namun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa PT. Timah mengizinkan Ponton Isap Produksi yang beroperasi ilegal menjadi legal? Sementara dibelakang PT.Timah dan penambang ini ada bendera LKPI jadi bemper. Kami kecewa dengan LKPI, apapun bentuk LKPI kami tidak percaya lagi. Jangan ada dusta diantara,” kata Rasidi.

Tokoh dari Forum Aliansi Masyarakat Pesisir Nelayan Teluk Kelabat Bersatu itu juga berharap kepada PT. Timah, untuk mencabut izin – izin penambangan yang sudah dikeluarkan seputar laut teluk Kelabat.

“Kepada PT.Timah segera cabut izin – izin yang sudah dikeluarkan kepada penambang di Teluk Kelabat. Jika tidak, kami akan turun ke laut, bakar!” tegasnya.

Terpisah Direktur Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia Provinsi Bangka Belitung, M. Rizal, melalui Sekretaris Jenderalnya Abdul Kodir mengatakan, apa yang sudah ditudingkan Rasidi itu tidak benar. Untuk itu atas nama lembaga, pihaknya berencana akan menempuh jalur hukum terkait tuduhan tersebut.

“Sebelumnya kita sudah dapat surat pemberitahuan bahwa ada demo tujuh ratus nelayan, nelayan yang mana? Terus ada gak disana LKPI menambang? Jangan bikin statemen semaunya. Saya sudah lihat di foto ada tulisan LKPI Penghianat, kami atas nama lembaga akan tempuh jalur hukum,” ungkap Abdul Kodir.

Pada saat itu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PT. Timah, Anggi Siaahan mengatakan, semuanya ini bagian dari dinamika dan PT. Timah ini hajat negara.

“Alhamdulillah, hari ini kita sudah bertemu dengan perwakilan masyarakat. Ini bagian dari dinamika penyampaian aspirasi, dimana kita mengejar produksi ini karena notabenenya PT. Timah adalah hajat negara. Tuntutan mereka kita terima positif, dan akan kita kaji lebih dalam lagi,” katanya. (AR77)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed