oleh

Ratmida : Jika Ada Keraguan, Jangan Tanda Tangan

 

PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Selasa (26/03/2019) pagi.

Kegiatan sosialisasi yang digelar di Operasional Room Setda Kota Pangkalpinang ini, dihadiri 150 peserta Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.

Walikota Pangkalpinang melalui Sekda Ratmida Dawam dalam sambutannya mengatakan, peraturan tentang Pengadaan Barang / Jasa memang sudah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk itu Dia berpesan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, untuk tidak mudah menandatangani berkas, terutama jika masih ada keraguan.

“Kepada peserta sosialisasi yang nanti menjadi KPA, PPK atau PPTK, jika ada keraguan, jangan buru – buru tanda tangan. Konsultasi dulu ke ULP, LPSE atau langsung ke LKPP,” kata Dia.

Masih kata Ratmida, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 itu penting untuk dipahami, karena setiap peraturan selalu dievaluasi jika ada kekurangan.

“Setelah Bimtek ini silahkan ditanya seluas – luasnya, apa yang belum bapak – ibu belum paham,” tukasnya.

Sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut, Dwi Satrianto Widyaiswara, dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Jakarta. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed