Ratusan Warga Datangi Kantor Desa Lubuk Simpang

HEADLINE192 Dilihat

BANGKA TENGAH — Ratusan warga Desa Lubuk Simpang, Kecamatan Lubuk Besar, menggelar pertemuan terkait penolakan adanya aktivitas penambangan timah secara ilegal di kawasan Hutan Lindung Kuruk Dusun B1.

Pertemuan tersebut digelar di Kantor Desa Lubuk Simpang, dimediasi oleh Camat Lubuk Besar, Kapolsek Lubuk Besar, Danramil Koba dan Kades, membahas tentang laporan masyarakat yang akan melakukan penambangan di Kawasan Hutan Lindung tersebut.

Dalam Musyawarah tersebut disepakati penolakan aktivitas tambang timah ilegal di Kawasan Hutan Lindung Kuruk. Kesepakan itu dituangkan dalam bentuk surat tertulis diatas materai, yang di tandatangani oleh pihak penambang, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, serta ratusan masyarakat yang hadir.

Penandatangan surat kesepakatan tersebut disaksikan oleh pihak berwenang, di antaranya Plt. Camat Lubuk Besar Ervian, Kapolsek Lubuk Besar IPDA Samsul Bayumi, Danramil Koba Mayor Sahudi, Kades Lubuk Simpang Mardiyanto, BPD dan ratusan masyarakat yang hadir.

Salah seorang warga Lubuk Simpang, Danil,  meminta para penambang untuk tidak lagi melakukan aktivitas penambangan, dan peralatan menambangnya diangkat dari Kuruk.

“Tuntutan masyarakat meminta seluruh penambang untuk mengangkat peralatan menambangnya dari sana. Itukan Kawasan Hutan Lindung yang tidak boleh ditambang. Dan hari ini sudah disepakati mulai dari tanggal 06 – 13 April 2019 harus sudah ditutup. Selamanya tidak ada lagi penambangan timah di kawasan itu, intinya kami minta ditutup,” ujarnya.

Dirinya juga meminta aparat yang berwenang untuk tetap netral, tidak memihak kepada siapapun dalam kegiatan aktivitas tambang ilegal ini.

“Kami sebagai masyarakat meminta aparat yang berwenang untuk tetap netral, tidak memihak kepada siapapun, apalagi ini Ilegal. Kalau masih saja ada TI yang beroperasi, kami akan memgambil sikap tegas melakukan penutupan secara paksa. Di situ pernah ada korban, yaitu tujuh warga kami tersangkut hukum yang sampai sekarang masih ditahan,” ungkapnya.

Ia juga memgatakan, perjanjian atau kesepakatan ini sudah dua kali dibuat. Yang pertama tanggal 2 Mei 2018 dan perjanjian kedua tanggal 05 April 2019. Akan tetapi mereka tidak mengindahkan perjanjian tersebut, dan itu menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

“Sudah dua kali dibikin perjanjian, tapi masih saja melakukan penambangan di sana. Perjanjian pertama tanggal 02 Mei 2018 dan kedua tanggal 05 April 2019,” katanya.

Sementara itu Kades Lubuk Simpang, Mardiyanto mengatakan, aktivitas yang dilakukan para penambang di Kuruk tidak pernah diberikan izin, karena masuk kawasan Hutan Lindung.

“Bersama Perangkat Desa sudah empat kali ke lapangan memberikan himbauan, dan meminta untuk tidak menambang dikawasan HL. Selama tiga bulan saya menjabat, bahkan seminggu yang lalu pun sudah kita surati, namun mereka membantah dan menyampaikan poin-poin dari mereka, bahwa mereka tidak menambang di hutan bakau. Dan harus diketahui bersama, Desa tidak pernah mengizinkan dan tidak mengizinkan adanya aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Tidak ada aturannya desa memberikan izin,” kata Mardiyanto. (Yan)

Tinggalkan Balasan