PANGKALPINANG — Rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 turut dibahas pada Musyawarah Komisariat Wilayah II Sumatera Bagian Selatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang digelar di Swiss Bell Hotel, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI Pusat Bima Arya Sugiarto mengatakan, rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer tahun 2023 nanti akan menjadi atensi pihaknya untuk mengusulkan hasil pembahasan ke pusat.
“Satu hal yang menjadi atensi kami di sini adalah kebijakan dari Kemenpan-RB yang meminta seluruh Kepala Daerah untuk tidak lagi mengalokasikan rekrutmen pegawai honorer, jadi ada perubahan masalah signifikan. Ini kami bahas di sini, karena ini hal yang tidak mudah, karena ribuan pegawai honorer dipekerjakan di seluruh Pemerintah Kota,” ungkap Bima Arya, Kamis (9/6).
Walikota Bogor menuturkan alasan mengapa rencana penghapusan tenaga honorer menjadi atensi APEKSI. Pertama, selama ini memang ada persoalan terkait rekrutmen honorer kebutuhan daerah, tidak singkron dengan pola rekrutmen dari pusat.
“Nah, untuk menurut hemat kami tidak bisa dipaksakan apabila ditargetkan oleh pemerintah pusat di 2023 sudah tidak ada lagi, tidak bisa. Kami mengusulkan untuk dilakukan pemetaan secara menyeluruh terkait dengan analisa jabatan dan juga kebutuhan di semua daerah, sehingga di sini bisa diketahui kebutuhan tiap daerah seperti apa? Pengadaannya bagaimana,” bebernya.
Arya Bima menjelaskan, jika tidak dilakukan pemetaan secara benar, dikhawatirkan pelanyanan publik lumpuh, serta ditakutkan terjadi masalah pengangguran.
“Dari situ bisa terlihat bagaimana tahapannya? Dan sepertinya penghapusan tidak mungkin di 2023 sukses semua. Walikota Jambi memberi masukan yang sama, ada tahapan-tahapan. Karena jangan sampai pelayanan publik itu lumpuh nanti, dan jangan sampai ada pengangguran massal di kota-kota seluruh Indonesia,” kata dia.
Sementara, Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil menambahkan, bukan hanya penghapusan tenaga honorer jadi pembahasan Muskowil II APEKSI.
“Bukan hanya terkait honorer atau PPPK, ada beberapa hal lain juga yang kita sampaikan, seperti misalnya Dana Kelurahan. Mudah-mudahan tahun depan juga ada yang memang selama ini kita butuhkan,” ujarnya. (Dika)
