HEADLINEOPINI

Restorative Justice Sebagai Jalan Alternative Untuk Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Di Indonesia

×

Restorative Justice Sebagai Jalan Alternative Untuk Menyelesaikan Perkara Pidana Anak Di Indonesia

Sebarkan artikel ini

Anak merupakan harapan generasi penerus bangsa yang harus disiapkan sebagai subjek pembangunan untuk selanjutnya dan pemegang masa depan suatu Negara untuk selanjutnya. Perlindungan yang khusus untuk anak dan juga anak yang mengalami perkara tindak pidana.

Dalam hal ini tindak laku kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga hampir meyerupai dengan tindakan pidana orang dewasa.

Prosedur peradilan terhadap anak seringkali menstigmatisasi dan merugikan anak. Salah satu kelemahannya adalah peraturan perundang-undangan tidak mencegah anak memasuki pengadilan formal sejak dini.

Di Indonesia sejak diterapkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2012, konsep restorative justice mulai berkembang dan diterapkan sebagai peraturan perundang-undangan.

Untuk keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung warga negara yang menciptakan perdamaian dan keadilan, dan tujuan sistem peradilan harus menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Sistem peradilan anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, telah terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar tersebut antara lain penggunaan metode keadilan restoratif melalui sistem transfer.

Peraturan tersebut mengatur bahwa pada semua tahapan proses hukum, tugas aparat penegak hukum yang ingin melakukan pengalihan harus lebih tinggi daripada tugas aparat penegak hukum.

Pada pasal 1 butir (6) laporan sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, restorative justice mencari solusi melalui mengaitkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari jalan celah lainnya untuk memulihkan keadaan sebelumnya (semula), dan bukan juga balas dendam.

Sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan metode keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi:

1. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, penyidikan dan penuntutan pidana terhadap anak sesuai dengan ketentuan undang-undang

2. Pengadilan anak oleh pengadilan hukum dalam sistem peradilan universal

3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, Dan/atau memberikan bantuan selama dan setelah melakukan kejahatan atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat (2) harus diupayakan pengalihan. Pemindahan adalah proses pemindahan penyelesaian masalah anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana.

Keadilan restoratif kini telah menjadi istilah yang populer dan dikenal, terutama di kalangan akademisi, aparat penegak hukum dan praktisi hukum, sebagai paradigma atau metode pemidanaan anak dan orang dewasa atas tindak pidana atau kejahatan sebagai paradigma atau metode pemidanaan.

Diharapkan menjadi prioritas untuk mengembalikan keseimbangan antara pelaku dan korban, tindak pidana atau metode kejahatan, atau salah satu alternatif penuntutan. “Restorative justice” (keadilan berbasis musyawarah) merupakan salah satu metode utama, dan saat ini berdasarkan dari Peraturan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak harus diadili jika terjadi pelanggaran hukum.

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada penciptaan keadaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban itu sendiri. Prosedur dan mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan, telah digantikan oleh proses diskusi dan mediasi untuk mengembangkan konvensi yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah pidana.

Pelaksanaan restorative justice dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan melalui mekanisme diversi, dan produk prosedur hukumnya berupa putusan (Pasal 12 dan 52, serta non-diversi/mediasi, dapat ditemukan di Persidangan di luar pengadilan atau di pengadilan, produk dari majelis hukum berupa putusan, apakah itu kejahatan atau perbuatan (Pasal 69)).

Mekanisme diskusi dan mediasi dilakukan dengan tidak hanya menghubungkan keduanya. pelaku dan korban, tetapi juga Pihak lain. Menurut penulis, konsep restorative justice merupakan metode yang lebih menitikberatkan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban.

Prosedur dan tata cara sidang hukum pidana yang terfokus pada pemidanaan telah diganti dengan proses diskusi dan mediasi guna merumuskan konvensi penyelesaian yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Proses pidana yang berakhir di penjara adalah solusi terakhir. Model keadilan restoratif yang mengandung nilai filosofis telah tertuang dalam Pancasila, khususnya sila keempat.

Negara ini mengutamakan pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dan menghormati keputusan tersebut. Keputusan yang diambil harus bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai harkat, kebenaran, dan keadilan manusia, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama. (*)