oleh

Ribuan Mahasiswa Unras Di Kantor DPRD Provinsi Babel

PANGKALPINANG — Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bangka Belitung, menggelar Aksi Damai di Halaman Kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung, pada (30/9/2019) siang.

Tak lain halnya dengan para mahasiswa yang berada di Sungailiat seperti STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat, STIKES Permata Nusantara, POLMAN Babel, UBB dan Pertiba, juga ikut dalam aksi serentak di seluruh Indonesia tersebut.

Ketua Bem Stisipol Pahlawan 12, Kendedi mengatakan, aksi tersebut yang dilaksanakan lancar terkendali, tanpa ada aksi-aksi diluar teknis.

” Aksi dama kali ini berjalan dengan lancar dan terkendali,” ungkap Kendedi.

Adapun tuntutan yang dibawa masih sama dengan aksi yang dilakukan dalam beberapa minggu yang lalu, namun aksi kali ini merupakan aksi solidaritas yang dilakukan Mahasiswa Babel.

” Kami dari Aliansi Mahasiswa Babel menggugat beberapa hal, do antaranya menolak UU KPK dan mendesak Presiden agar segera menerbitkan PERPPU. Mendesak DPR-RI merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP, dan meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai masyarakat sipil. Menolak RUU Pertanahan yang kontra-produktif dengan semangat reforma agraria,” jelas Kendedi.

Selian itu, para mahasiswa juga menuntut agar pimpinan KPK terpilih yang bermasalah untuk tidak menjadi pimpinan KPK.

” Menolak pimpinan KPK terpilih yang bermasalah, serta mendesak POLRI dan TNI untuk tidak menduduki jabatan sipil. Mendesak pemerintah pusat untuk bertanggung jawab penuh atas persoalan KARHUTLA di wilayah terdampak parah. Serta mengadili dan mencabut HGU korporasi besar pembakar hutan,” ujarnya.

Ia juga mengecam tindakan represif oknum aparat yang sudah mencederai mahasiswa di Sulawesi Tenggara, dan meminta Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

” Mengecam segala tindakan represif aparat terhadap massa aksi, serta meminta Presiden mendesak KAPOLRI untuk mengusut tuntas pelaku pembunuhan Randi, Bagus Putra Mahendra, dan M. Yusuf Kardawi. Mendesak Presiden untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua, serta membuka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua,” imbuhnya.

“Selaku agent of control, kami menyuarakan aspirasi masyarakat. Karena kami menilai hal diatas tidak bisa diatasi pemerintah saat ini, Indonesia sedang tidak baik baik saja, ini menjadi landasan aksi damai kami yang tergabung Kampus UBB STKIP IAIN dan STISIPOL PAHLAWAN 12 selaku Presma STISIPOL PAHLAWAN 12 SUNGAILIAT BANGKA menuntut pihak terkait untuk menyelesaikan problematika hal diatas,” kata dia. (Mg/2)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed