BANGKA BARATHEADLINE

Samsir Akan Bahas Masalah TI Apung Teluk Kelabat dalam Rapat Banmus

10
×

Samsir Akan Bahas Masalah TI Apung Teluk Kelabat dalam Rapat Banmus

Sebarkan artikel ini

BANGKA BARAT — Menanggapi aspirasi puluhan nelayan dari beberapa desa yang mengeluhkan aktivitas TI apung di perairan Teluk Kelabat Dalam, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Barat, Samsir mengatakan, permasalahan tersebut bukan hanya urusan Kabupaten Bangka Barat saja, tapi juga Kabupaten Bangka.

Dalam audiensi dengan para nelayan di Gedung Mahligai Betason II Kantor DPRD, Kamis ( 28/1/2021 ), Samsir sempat menanyakan apakah ada warga Bangka Barat yang ikut menambang di Teluk Kelabat. Dia juga menyentil pungutan atau fee yang dilakukan aparat desa terhadap para penambang.

” Memungut sesuatu itu harus ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya itu nggak bisa. Bisa pungli dan sebagainya. Kalau tidak dibuat Perdes itu akan jadi masalah. Dasar Perdes peraturan yang lebih tinggi. Karena tidak ada peraturan yang lebih tinggi makanya nggak bisa dibuat Perdes. Itu namanya pungli dan menyalahi aturan,” tukas Samsir.

Salah seorang nelayan saat ditanya Samsir apakah ada warga Desa Bakit yang ikut menambang mengatakan, ada seorang warga setempat bernama Bukew yang menjadi pemodal TI apung, tapi pekerjanya berasal dari luar Bangka.

Karena itu kata Samsir, masalah tambang ilegal tersebut menjadi ruwet bila pelakunya banyak dan berasal dari dua kabupaten, Bangka Barat dan Bangka.

” Saya minta semuanya dibuka disini supaya kita bisa menyelesaikan masalah di internal kita dulu di Bangka Barat. Kalau hanya satu yang tadi mungkin bisa diselesaikan secara ini, tapi kalau banyak penambang, juga harus banyak upaya kalau banyak penambang dari Bangka Barat ini. Artinya ini menjadi permasalahan kita yang harus diseriuskan,” ucapnya.

Dia berjanji akan membawa aspirasi para nelayan dalam rapat Badan Musyawarah ( Banmus ) DPRD tanggal 1 Februari mendatang. Karena itu dia minta keterangan secara lengkap dan mendetail dari para nelayan.

” Masalah ini bukan hanya Bangka Barat, tapi menyangkut dua daerah, yaitu Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka. Kalau kita oke untuk menyelesaikan masalah itu kita akan bicara pada para penambang kita. Tapi bagaimana dengan penambang yang ada di Bangka? Kami di Bangka Barat tidak bisa mengatur mereka,” tandasnya. ( SK )