oleh

Sekda : Jangan Pekerjaan Honorer Jadi Sampingan!

 17 total views

H. Akhmad Mukhsin, SH
Penjabat Sekda Bangka

BANGKA — Bupati Bangka melalui Penjabat Sekretaris Daerah, H. Akhmad Muksin mengatakan, pekerjaan honorer jangan dijadikan sampingan, karena gajinya bersumber dari uang rakyat.

“Jadi begini, mengenai ada tenaga honorer yang diputus hubungan kerjanya pada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Perdagangan beberapa rapa waktu yang lalu, yakni YD dan AG, awalnya mereka ditugaskan pada UPT Pasar Sungailiat. Dalam rangka pembinaan dari 7 orang termasuk YD serta AG, ditugaskan di Sekretariat Daerah Kantor Bupati Bangka. Sudah kita panggil secara resmi, namun yang datang hanya AG, sedangkan YD tidak hadir. Sejak kita tugaskan di tempat yang baru, keduanya tidak juga masuk bekerja. Ya, kita berharap kepada tenaga honorer pekerjaan ini jangan dijadikan pekerjaan sampingan,” ungkap Akhmad Muksin di ruang kerjanya, Senin ( 8/4/2019).

Dijelaskannya, terkait surat peringatan bagi tenaga honorer yang tidak disiplin, serta sikap Pemerintah Kabupaten Bangka terhadap tenaga honorer yang ikut mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sudah diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2018.

“Mengenai apa yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 pasal 8 ayat 2 Tentang Surat Peringatan bagi tenaga honorer, saudara YD dan AG sudah kita panggil secara resmi untuk bekerja di Sekretariat Daerah, namun yang bersangkutan tidak masuk kerja. Ya, saya rasa gak perlu kita keluarkan surat peringatan itu. Bagi tenaga honorer yang ikut calon legislatif, semua kebijakan ada di OPD masing – masing,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga kerja dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Tony Marza, mengatakan tenaga honorer yang bekerja di OPD yang dipimpinnya itu sudah 2 bulan tidak masuk kerja, hingga diambil keputusan pemutusan hubungan kerja.

” YD dan AG itu kita putuskan hubungan kerja, karena sudah dua bulan tidak kerja. Sudah dipindahkan ke Sekretariat Daerah, yang bersangkutan tidak masuk juga bekerja. Mengenai mereka mau menempuh jalur hukum, itu hak mereka sebagai warga negara,” tegas Tony Marza. (AR77)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed