oleh

Sektor Ini Jadi Perioritas Musrenbang RKPD 2020 Pemkot Pangkalpinang

 11 total views

PANGKALPINANG — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, Ahmad Subari mengatakan, yang jadi fokus Musrenbang RKPD 2020 Pemkot Pangkalpinang adalah pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

“Yang penting sih, sebenarnya masyarakat Pangkalpinang ini tidak terlalu banyak harapan. Fokusnya yang pertama pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan yang maksimal, kemudian baru ekonomi. Sekarang ini Pangkalpinang tidak bisa mengandalkan dari sisi lain, kecuali jasa. Makanya, bagaimana kita menggenjot supaya ekonomi masyarakat Pangkalpinang ini stabil? Baru kita berbicara masalah infrastruktur sebagai penunjang. Nah, ini yang memang harus kita optimalkan, yang menjadi skala perioritas untuk ke depan, supaya visi misi kepala daerah pun bisa berjalan,” ungkap Ahmad Subari di sela – sela Musrenbang RKPD 2020 di Cordela Hotel Pangkalpinang, Kamis (21/03/2019) pagi.

Pria yang akrab disapa Acu itu juga menyatakan, penanganan banjir atau air genangan juga menjadi skala perioritas Pemerintah Kota Pangkalpinang, lantaran hampir di setiap musih hujan tiba, sejumlah wilayah dataran rendah di Pangkalpinang kerap tergenang banjir.

“Itu juga menjadi skala perioritas. Jadi, ada beberapa hal yang menjadi skala perioritas yang harus kita kerjakan. Terutama seperti penormalisasian Kolong Retensi, pendalaman alur Sungai Rangkui dan Sungai Pedindang. Kemudian pembesaran, peningkatan drainase – drainase yang menjadi daerah genangan. Karena selama ini drainase – drainase kita ini kebanyakan tidak berfungsi maksimal,” kata Dia.

Terkait penanganan banjir atau air genangan di Pangkalpinang, menurut Ahmad Subari perlu bantuan dari pemerintah pusat. Hal itu mengingat kemampuan APBD Kota Pangkalpinang yang tidak terlalu besar, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk menuntaskan penanganan banjir tersebut.

“Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Dalam hal untuk penormalisasian ini, kita juga lagi mengupayakan secara maksimal, supaya kita mendapatkan bantuan dari pusat. Kalau kita mengandalkan dari APBD Kota Pangkalpinang, terlalu dipaksakan kesannya. Sedangkan kemampuan APBD pun kita juga tidak terlalu besar. Makanya kita berharap dari pemerintah daerah juga ikut membantu, untuk meloby bantuan pemerintah pusat, khsususnya dana – dana yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah memperkecil potensi banjir di Kota Pangkalpinang ini,” terangnya.

Disinggung berapa lama Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Raperda RAPBD) Kota Pangkalpinang ini akan dibahas? Menurutnya, tidak lama setelah selesai Musrenbang RKPD, diperkirakan bulan Agustus RAPBD 2020 sudah di sahkan.

“Ndak terlalu lama sih sebenarnya. Jadi, kemungkina selesai RKPD ini kita masuk, nanti bulan Juli itu sudah mulai masuk pembahasan. Dan di bulan Agustus itu biasanya sudah kita sahkan,” tukasnya. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed