oleh

Sidang Karhutla, Saksi Ahli Sebut Masyarakat Bisa Garap Hutan Produksi

BANGKA — Saksi Ahli yang dihadirkan JPU dalam sidang perkara dugaan pebakarang hutan di PN Kelas I B Sungailiat, Ujang Supriyaman menyebutkan, Hutan Produksi bisa digarap oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Ujang Supriyaman, saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam perkara kebakaran hutan dan lahan yang digelar di Pengadilan Negeri Sungailiat, Kamis (5/3/2020) kemarin.

“Hutan Produksi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik individu, kelompok, bahkan perusahaan,” kata Ujang di muka persidangan.

Hanya saja, kata Ujang, tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku terutama mendapatkan izin dari pemerintah.

“Izinnya bisa Menteri, bisa juga cukup Gubernur. Tergantung siapa yang mengajukan dan luas lahan yang akan dimanfaatkan,” jelasnya.

Hutan Produksi tersebut bisa dimanfaatkan untuk perkebunan, pertanian, atau diambil kayunya.

“Kalau diambil kayunya, maka harus membayar terlebih dahulu atas katu yang berukuran di atas diameter sepuluh centimeter ke pemerintah,” bebernya.

Menjawab pertanyaan Anggota Majelis Hakim Dewi Sulistiarini, SH. MH, Ujang mengatakan kalau di lokasi HP Baturusa di Air Ainyir yang juga menjadi perkara saat ini, sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berkebun atau bercocok tanam.

“Di sekitar lokasi Hutan Produksi Air Anyir, sekarang sudah banyak dimanfaatkan warga sejak lama. Bagaimana ini? Apakah tetap haris ada izin? ” kata Dewi.

Ujang pun membenarkan kondisi tersebut. Bahkan di sejumlah HP di sejumlah tempat lain juga demikian. Menurutnya, masyarakat memanfaatkan HP untuk berkebun dan bercocok tanam, agar bisa sejahtera. Oleh karena itu pemerintah memberikan solusi dengan sistem pinjam pakai.

“Jadi, meskipun sudah dimanfaatkan, pemerintah memberi solusi yakni agar masyarakat tetap mengajukan izin. Apakah itu nantinya Hutan Kemasyarakatan (HKM), Perhutanan Sosial dan lainnya. Intinya agar masyarakat bisa legal memgelola hutan tersebut,” terangnya.

Jadi, lanjut Ujang, masyarakat yang sudah terlanjur mengharap HP, disilakan mengajukan mengajukan izin.

“Jadi intinya agar masyarakat bisa legal dan sejahtera. Ini sudah menjadi program pemerintah secara nasional, ” paparnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam perkara dugaan Karhutla dua orang terdakwa yakni Abd dan Her.

Keduanya didampingi Penasehat Hukum Firdaus Djuwaid, SH dari Kantor Hukum Djuwaid & Rekan.

Sidang lanjutan diagendakan pada Selasa pekan depan, tanggal 10 Februari 2020. (Fakhruddin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed