BANGKA BARAT — DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat guna membahas kelanjutan program beasiswa Akademi Komunitas Presiden ( AKP ) yang hingga saat ini belum selesai, di ruang Komisi I, Kantor DPRD, Selasa ( 25/5 ) pagi.
Wakil Ketua, H. Oktorazsari, Ketua Komisi I, Naim, juga Syahbandar dan Deddi Egipty mencecar Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Rukiman, Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rozali serta Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Rosdjumiati dengan berbagai pernyataan.
Masalah yang menjadi sorotan anggota dewan diantaranya, nasib 88 orang mahasiswa Bangka Barat yang mengikuti program tersebut, dimana 49 orang sudah magang namun belum mendapatkan sertifikat dan 42 orang yang belum magang dan sudah dipulangkan.
H. Oktorazsari menyoroti sertifikat dan penempatan 46 siswa yang telah selesai magang dan 42 orang yang belum bisa magang karena pandemi Covid – 19.
Menurut Rozali, terkait pendidikan dan penempatan merupakan kewenangan pihak AKP. Dia berasumsi, pendidikan adalah pada saat belajar di kampus selama 6 bulan dan sisa 6 bulan lagi baru lah tahap pelatihan dan magang. Namun bagi siswa yang berprestasi bisa langsung direkrut.
” Tapi kalau memang siswa ini memiliki prestasi katakanlah mereka secara skill dan attitude-nya bagus mereka langsung bisa diteruskan seperti di Cyber itu mereka dibayar Rp. 4.700.000 kalau sudah 1 tahun karena mereka katakanlah masih dalam penilaian,” terang Rozali.
Mengenai sertifikat atau ijazah diploma 1 para siswa yang telah selesai magang, sejauh ini Rozali mengaku belum mendapatkan informasi apakah akan diberikan setelah magangnya rampung atau seperti apa. Menurut dia, komunikasi untuk menanyakan hal itu bisa dilakukan pada level pimpinan, seperti Bupati dan Direktur AKP. Sedangkan untuk hal teknis, Kepala Dinas PTSP, Rosdjumiati lah yang sering berkomunikasi dengan Ibu Puji dari pihak AKP.
” Kalau komunikasi dengan pimpinan itu adalah Pak Bupati itu jenjang di level pimpinan atas. Untuk teknis yang sering komunikasi itu Ibu Ros ke Ibu Puji,” kata Rozali.
Hal senada juga dikatakan Kadisdikpora, Rukiman. Dia mengatakan belum mendapatkan informasi terkait sertifikat anak – anak yang telah selesai magang tersebut.
” Kami ( Disdikpora ) hanya mengumpulkan berkas dan mengirimkannya ke AKP, belum ada informasi dari AKP yang sudah magang itu sudah bersertifikat atau belum,” ujarnya.
Namun Rukiman menegaskan, program ini tidak bisa dikatakan tidak ada hasil, sebab semuanya masih dalam proses, tapi terkendala pandemi Covid – 19 sehingga tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Malah ia menyarankan agar DPRD suatu saat mengunjungi AKP secara langsung bersama mereka guna mencari solusi dan kelanjutannya ke depan.
” Ini kan kondisi darurat, kalau nggak, sudah selesai. Situasi ini karena darurat ini yang menjadi persoalan. Jadi pengen tahu dulu ke depan seperti apa ini. Pertanyaan mahasiswa mungkin begitu juga. Bukan nggak ada hasil, ini kan masih proses. Kalau bisa dari DPRD kesana, mungkin kami bisa mendampingi jadi tahu prosesnya solusinya seperti apa ke depan,” ujar Rukiman. ( SK )
