oleh

STISIPOL Pahlawan 12 Siap Menuju Kampus Merdeka

BANGKA — STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat Bangka Belitung telah merumuskan kebijakan internal sekolah tinggi dalam rangka mendukung sekaligus tekah menerapkan kebijakan Kampus Merdeka yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud). Hal tersebut disampaikan Darol Arkum dalam acara Rapat Senat Sekolah Tinggi kegiatan pembahasan Implementasi Kampus yang diselenggarakan di Ruang Rapat STISIPOL Pahlawan 12, Kamis (8/10/2020).

Dalam rangka menuju Kampus Merdeka, STISIPOL Pahlawan 12 mengacu pada lima Peraturan Mendikbud (Permendikbud) sebagai landasan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tingggi Negeri dan Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Darol Arkum mengatakan ada empat kebijakan penting yang telah dirumuskan dan akan diimplementasikan oleh STISIPOL Pahlawan 12 pada tahun akademik 2020/2021 dalam Kampus Merdeka yaitu Pembukaan Program Studi Baru, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi, Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi yang setiap kebijakan dari 4 kebijakan baru Kemdikbud bidang Pendidikan Tinggi memiliki payung hukum masing-masing.

“Terkait rencana Pembukaan Program Studi Baru, STISIPOL Pahlawan 12 akan membuka tiga program studi mengacu pada Permendikbud No.5 dan 7, Kebijakan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi diatur dalam Permendikbud No.5, Perguruan Tinggi Badan Hukum pada Permendikbud No. 4 dan 6 serta Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi dipayungi Permendikbud no.3,’ ungkap Ketua STISIPOL Pahlawan 12, Darol Arkum.

Rapat pembahasan rumusan dan rencana implementasi Kampus Merdeka ini dihadiri Pimpinan STISIPOL Pahlawan 12, Seluruh Dosen, Kepala dan Sekretaris Program Studi, dan Staf. Turut hadir juga dalam rapat tersebut adalah Pimpinan Yayasan Cendekia Bangsa.

“Saat ini, STISIPOL Pahlawan 12 ditantang untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk segera menerapkan kebijakan Kampus Merdeka,” ujarnya.

Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengeluarkan empat kebijakan kampus Merdeka. Adapun empat kebijakan tersebut adalah system akreditasi perguruan tinggi, hak belajar tiga semester di luar program studi, pembukaan program studi baru, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). (Sholihin)

Komentar

Tinggalkan Balasan