HEADLINEPEMPROV BABEL

Telusuri Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi II Libatkan OPD Terkait

×

Telusuri Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi II Libatkan OPD Terkait

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus berupaya melakukan peningkatan terhadap sistem pengawasan distribusi LPG 3 Kg, sehingga distribusi untuk elpiji 3 Kg dapat tepat sasaran.

Demikiann diungkapkan Adet Mastur, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat rapat dengar pendapat bersama OPD terkait distribusi LPG 3 Kg, Rabu (21/7).

Ketua komisi II Adet Mastur berharap agar Dinas Sosial, Biro Ekonomi, Disperindag dan Dukcapil Babel, untuk segera melakukan pendataan di setiap desa, sehingga porsi distribusi penerima elpiji 3 kg tersebut tepat sasaran.

“Untuk saat ini, penyaluran gas elpiji 3 kg masih terdapat kelangkaan ditengah masyarakat. Maka dari itu kita ingin harusnya tepat sasaran. Kalau tepat sasaran berarti penerima itu adalah masyarakat yang kurang mampu, usaha mikro dan para nelayan,” ungkap Adet.

Adet menyarankan agar Disperindag untuk segera melakukan pendataan jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Bangka Belitung.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat Disperindag akan mendata jumlah para usaha mikro, karena usaha mikro setiap bulan harus mendapatkan sekitar 9-12 tabung. Saat ini mereka hanya mendapatkan sekitar 4 tabung,” ujarnya.

Tak hanya itu, Dinsos dan Dukcapil juga disarankan untuk segera melakukan pendataan terhadap jumlah penduduk, Jumlah KK penerima subsidi elpiji 3 kg tersebut, dan persentase jumlah nelayan yang ada di Bangka Belitung.

Sebab, distribusi elpiji 3 kg diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau kurang mampu. Berdasarkan data dari Dinsos, kategori orang yang kurang mampu yakni orang yang berpenghasilan dibawah 3 juta.

“Kalau kita lihat dilapangan kadang-kadang yang mengambil gas 3 kg ini pakai mobil, dan ada juga yang menggunakan seragam PNS, ini yang tidak boleh terjadi dilapangan. Berarti mereka ini adalah orang yang mampu. Sebab, sesuai aturan, nelayan juga berhak mendapatkan gas tiga kilo,” bebernya.

Lebih jauh Adet menjelaskan, dalam waktu dekat Komisi II akan memanggil semua pihak seperti BRI, Pertamina, serta dinas terkait, untuk menentukan berapa per KK perbulan dan tabung yang akan didapatkan oleh masyarakat, dan menentukan harga eceran tertinggi.

“Nanti kita rembugkan untuk menentukan berapa per KK perbulan, dan tabung yang akan didapatkan oleh masyarakat? Agen ke pangkalan, pangkalan ke konsumen, karena kita ini banyak juga konsumen yang berada di dusun-dusun, ini juga harus ditentukan HET-nya. Kedepan akan kita putuskan,” tegasnya. (*)