PANGKALPINANG — Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Herman Suhadi, berharap dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih kali ini dapat meningkatkan kinerja Pemprov dan DPRD Babel ke depan.
“Kita bersyukur keseluruhan bahwa kita menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian, berarti kinerja Pemprov dianggap baik,” ungkapnya, Rabu (8/6).
Terkait adanya temuan pelanggaran hukum penggunaan anggaran oleh Bendahara Dinas Kesehatan Babel, dianggap tidak mempengaruhi capaian Pemprov untuk mendapatkan opini WTP.
“Memang dari semua yang baik, tentu mesti ada yang perlu kita benahi. Karena dalam laporan tadi, Dinas Kesehatan dan Pekerjaan Umum disampaikan, bahwa itu tidak mempengaruhi kinerja Pemprov dan sebagai lembaga DPRD juga ikut mengawasi, terkait tindak lanjut yang diminta BPK,” kata dia.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, DPRD Babel bersama Pemprov Babel akan menindaklanjuti tekait perbaikan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK tersebut.
“Tentu kita akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan, jika dibilang perlu kami akan membuat tim untuk berkonsolidasi. Kita harus bekerja lebih keras harus mempertahankan WTP ini, karena pertanggungjawaban moral konstitusi dan rakyat,” terangnya.
Terpisah, Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin mengatakan, mereka telah mengidentifikasi terkait persoalan dan temuan yang masih ditemukan oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
“Pertama sebelum rapat disini, saya sendiri sudah rapat dengan para Kepala OPD terkait mengindentifikasi masalah yang terjadi. Kami sudah mempersiapkan langkah ke depan. Seperti ada kekurangan. Tetapi Alhamdulilah, tetap mencapai WTP,” ucapnya.
Masih kata Ridwan Djamuluddin, dirinya telah menyampaikan ke setiap Kepala OPD agar tidak ada pejabat yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dalam menggunakan anggaran daerah.
“Kami menyampaikan ke OPD untuk target itu penting kita melaksanakan pertanggung jawaban dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai di antara kami tersangkut kasus hukum dalam penggunaan anggaran,” kata dia. (Dika)