oleh

Tenaga Honorer Ikut Caleg, Bawaslu : Kami Pernah Surati Pemkab Bangka

 11 total views

BANGKA — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, Corry Ihsan, mengatakan pihaknya sudah pernah melayangkan surat terkait tenaga honorer Pemkab Bangka yang ikut maju sebagai Calon Legislatif.

Hal tersebut diungkapkan Corry Ihsan usai mengikuti acara pembukaan Pemilu Tun yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, Minggu (7/4/2019) pagi di Taman Kota Sungailiat.

“Terkait tenaga honorer yang ikut jadi calon legislatif, Bawaslu sudah melayangkan surat akhir tahun 2018 yang lalu. Sepengetahuan kami Pemkab Bangka sudah menindaklanjuti hal itu, dengan tidak memperpanjang kontrak bagi tenaga honorer yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kalau tidak salah ada peraturan Bupati yang mengatur hal tersebut,” kata Corry Ihsan.

Corry Ihsan juga menyampaikan kapasitas dan kewenangan pihaknya (Bawaslu) dalam menyikapi tenaga honorer yang masuk Daftar Calon Tetap Legislatif Pemilu 2019, namun yang bersangkutan masih aktif sebagai honorer.

“Pada prinsipnya kapasitas dan kewenangan kami dari Bawaslu, hanya sebatas pemberitauan saja kepada pemerintah daerah. Terkait tindak lanjut tenaga honorer yang jadi Caleg dan masih aktif bekerja (sebagai tenaga honorer) sejak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU, untuk tindakan lanjut hal ini ada di pemerintah daerah yakni Bupati Bangka,” jelasnya.

Masih kata Corry Ihsan, sejak dilayangkan surat mengenai tenaga honorer yang ikut Caleg, sampai hari ini pihak Pemerintah Kabupaten Bangka belum ada konfirmasi balik.

Sebelumnya Selaku kuasa hukum tenaga honorer Junaidi, SH beserta rekannya Anggun Melinda, SH.MH mengatakan, akan menempuh jalur hukum terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dua orang kliennya yang pernah menjadi pegawai honorer di salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

“Jadi begini, klien kita atas nama YD dan AG ini sebelumnya bekerja di Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka selama tiga tahun. Sekira akhir bulan Maret 2019, pihak terkait memutuskan hubungan kerja terhadap dua orang klien kita, berdasarkan peraturan Bupati Bangka nomor 69 Tahun 2008, yakni jika tenaga kontrak tidak masuk kerja selama dua belas hari secara berturut atau tidak. Di sini pihak tersebut tidak melakukan sebagaimana yang diatur pasal 8 ayat 2 Perbub Nomor 69 Tahun 2018 itu, tentang surat peringatan satu dan dua. Kejanggalan lainnya dari kedua surat pemutusan kerja itu, nama yang tertera hanya untuk AG, tidak ada nama YD, ini menurut kami ada kesan terburu – buru,” ungkap Junaidi di ruang kerjanya, Jumat (5/4/2019) siang.

Pengacara itu juga membandingkan perlakuan terhadap tenaga honorer yang menjadi calon legislatif, namun masih aktif bekerja dan menerima gaji, padahal sudah diatur di Peraturan Bupati Bangka, bahwa tenaga honorer yang maju sebagai Caleg harus mundur atau berhenti dari tenaga honorer.

“Alangkah lebih baiknya sebelum membuat keputusan harus didasarkan peraturan yang ada. Klien kita hanya tidak masuk kerja, tanpa surat peringatan langsung pemutusan kerja. Sedangkan tenaga honorer yang menjadi caleg masih aktif bekerja dan menerima gaji dari pemerintah daerah, tanpa teguran apapun. Di Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2008 pasal 6 ayat 12 sangat jelas, bagi honorer yang menjadi caleg bagaimana seharusnya,” terangnya.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pejabat berwenang di Pemerintah Kabupaten Bangka terkait honorer yang maju sebagai Caleg tersebut. (AR77)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed