oleh

Terdakwa Malpraktik Sunat Divonis 2 Tahun Penjara

PANGKALPINANG — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang dipimpin Hakim Ketua Sulististiyanto, didampingi dua Hakim Anggota Wahyudinsyah dan Dewi Sulistiarini, pada Kamis (23/6/2022) menjatuhkan putusan hukuman 2 tahun penjara kepada terdakwa malpraktik sunat yaitu, tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Kota Pangkalpinang.

Sidang putusan ini juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Noviandari, bersama Jaksa Pengganti Efendi. Terdakwa didamping oleh kuasa hukumnya Helida, dari Kantor Hukum Iwan Prahara Dan Patners.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai terdakwa telah melakukan kelalaian berat dalam praktik sunatnya terhadap seorang bocah berumur 7 tahun inisial AK. Sehingga menyebabkan korban mengalami luka permanen. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 84 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 dan KUHP Pasal 360 ayat (2).

“Mengadili. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima layanan kesehatan luka berat sebagaimana yang diajukan oleh JPU. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana selama 2 tahun. Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa, serta terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,” kata Hakim Ketua Sulistiyanto membaca amar putusan perkara tersebut.

Dalam putusan tersebut pertimbangan yang memberatkan terdakwa, karena sebagai tenaga kesehatan dengan bidang keahlian tenaga perawat, terdakwa dalam melakukan praktek sunat mengabaikan kehati-hatian, sehingga sampai menyebabkan luka sepanjang 2 cm yang mengenai dari permukaan alat kelamin hingga tembus ke saluran kemih korban. Seharusnya yang dipotong cukup kulit kulupnya saja, tetapi ternyata terdakwa tidak mampu mengukur agar tidak mengenai kepala atau grand alat vital korban.

Pertimbangan lainnya, kata Majelis, dalam menjalankan praktek sunatnya mengandalkan Sertifikat Pelatihan yang dimiliki. Padahal terdakwa jarang melakukan kegiatan sunat, karena permintaan kegiatan sunat hanya bersifat musiman saja. Dan Rumah Sunat yang dimiliki terdakwa tanpa memiliki perijinan dari instansi berwenang, sehingga terdakwa tidak memiliki wewenang pelayanan kesehatan berupa sunat.

Akibat kelalaian terdakwa, korban mengalami trauma psikologis sebagaimana dinyatakan oleh Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, yang menyatakan korban adalah anak-anak pada umumnya yang membutuhkan perhatian dari orang-orang sekitarnya untuk mempercepat pemulihan psikologis. Sehingga tidak boleh membicarakan hal yang dialaminya dan keluarga harus mengawasi terhadap kondisi anak, baik secara psikologis dan sosial anak dalam sosialisasi ruang lingkup anak untuk menghilangkan rasa takut dan trauma, sehingga anak korban dapat tumbuh sebagaimana anak pada umumnya sampai dewasa.

Sementara pertimbangan yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, serta terdakwa adalah Kepala Keluarga dengan tanggungan isteri dan beberapa anak yang masih kecil.

Dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa penjara yang diajukan JPU. Majelis juga menolak nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada intinya meminta keringanan hukuman. Vonis 2 tahun penjara tersebut, lebih tinggi 6 bulan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Putusan Hukuman dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang ternyata lebih tinggi dari tuntutan JPU, mendapat apresiasi dari Zubaidah, Ketua LSM Perlindungan Dan Pengawasan Hak-Hak Perempuan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selalu hadir dalam persidangan.

“Kinerja Majelis Hakim dalam perkara ini patut diapresiasi. Saya tentu sangat berterimakasih, yang ternyata putusannya lebih tinggi dari tuntutan JPU. Dengan putusan ini, saya rasa cukup memenuhi rasa keadilan pada keluarga korban,” kata dia. (*)