oleh

Terdakwa Sebut Jarak Titik Asap Sekitar 600 Meter

BANGKA — Sidang lanjutan perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Kelas I B Sungailiat, Senin (10/03/2020).

Selain agenda memeriksa terdakwa Abdullah dan Herman, Penasehat Hukum terdakwa juga menghadirkan dua saksi meringankan atau a de charge Direktur CV Albarokah, Marwansyah, dan Johan Murod.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Fatimah, SH.MH dengan Hakim Anggota Dewi Sulistriani, SH.MH dan Melda Lolyta Sihite, SH.MH.

Terdakwa Abdullah mengatakan, dia mengetahui adanya kebakaran hutan di dekat areal perkebunan yang dia kelola bersama masyarakat, setelah ada yang memberitahunya.

Mendapat informasi tersebut terdakwa pun bergegas menuju lokasi dimaksud. Setiba di lokasi bersama sekitar 13 orang warga, memang benar terlihat titik asap yang berjarak dari areal lahan warga sekitar 600 meter.

“Lahan masyarakat bersih seperti lapangan bola. Padi masyarakat telah tumbuh menghijau. Bahkan padi tersebut terinjak oleh sejumlah petugas yang datang,” katanya.

Izin Diproses

Sementara terkait perizinan lahan yang dia garap bersama warga, Abdullah mengatakan, pihaknya memprosesnya sesuai aturan yang berlaku.

Apalagi, pasca kedatangan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ke lokasi perkebunan tersebut pertengahan Januari 2019, untuk melakukan panen perdana padi.

“Pak Gubernur meminta agar diurus izinnya. Hal ini agar masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam berkebun,” katanya.

Maka, Agustus 2019 atas kesepakatan warga dan pihak desa, maka diuruslah izinnya. Hanya saja, mengigat banyaknya warga dan akan sangat lambat jika masing-masing mengurus sendiri-sendiri. Lagi-lagi atas kesepakatan warga dan desa maka ditunjuklah CV Al Barokah untuk membantu perizinannya.

Sementara saksi A de Charge Marwansyah, menyebutkan setelah ada kesepatakan dan kesepemahaman antara pihaknya dengan warga serta pemerintah desa, maka CV Al Barokah mulai memproses perizinan lahan tersebut.

Sehingga pada Tanggal 13 November 2019 terjadilah MoU dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, tentang pengelolaan areal hutan Air Anyir sebagai lahan produktif.

“Tanggal 20 November 2019 kerjasama dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Marwan.

Sedangkan Johan Murod, tokoh presedium pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga Ketua Bidang Informasi Lembaga Adat Melayu Bangka Belitung, mengatakan Desa Air Anyir adalah desa adat.

Setiap tahunnya ada agenda Rebo Kasan. Artinya, kata Johan, pengaruh adat terhadap kehidupan masyarakat juga cukup kuat.

“Maka, dulu dan sampai sekarang jika orang ingin berkebun cukup memberitahu kepal kampung (kini Kepala Desa-red). Nanti akan ditunjuk lokasinya dan berbatasan dengan siapa. Ini jika hutan desa,” paparnya.

Sementara terkait pembakaran lahan untuk berkebun lada, padi darat dan sejenisnya masih lazim dipraktekkan masyarakat Bangka Belitung.

Masyarakat, lanjutnya, menyakini sisa pembakaran tersebut akan menjadi pupuk sehingga sangat bermanfaat bagi tanaman.

“Jadi kultur atau budaya seperti ini tetap harus dipertimbangkan dan dilihat secara arif dan bijaksana. Apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.

Johan mengaku khawatir jika kasus seperti ini penyelesaiannya tidak sebagaimana mestinya justru akan berdampak buruk bagi masyarakat.

“jangan sampai nanti timbul keengganan masyarakat untuk berkebun atau justru taskut berkebun. Padahal saya meyakini hukum tertinggi adalah kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (Fahruddin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed