oleh

Terkait Lahan Tambak Udang Di Beriga, Begini Penjelasan Dinas Kehutanan

PANGKALPINANG — Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, melalui Kepala Bidang Perlindungan Konservatif Sumber Daya Alam Dan Ekosistem, Jon Saragih, mengaku belum mengetahui status lahan tambak udang di Desa Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah, apakah berada di luar atau di dalam kawasan hutan.

“Sampai saat ini belum ada yang menyatakan (tambak udang) di Beriga mengatakan itu kawasan hutan. Kalau kedengarannya sih, itu di Area Penggunaan Lain. Jadi kalau untuk urusan perizinan itu, bukan ke Dinas Kehutanan,” ungkap Jon Saragih di ruang kerjanya, Selasa (18/02/2020).

Lanjutnya, kalau untuk aktifitas di hutan, baik itu hutan lindung, maupun hutan produksi, itu pasti berhubungan dengan Dinas Kehutanan.

“Tetapi kalau tidak di dalam kawasan (hutan), kalau melakukan suatu kegiatan itu berarti dia punya alas hak, mungkin sertifikat. Dan itu masuk dalam kategori Area Penggunaan Lain,” jelasnya.

Kabid Perlindungan KSDAE ini pun mengatakan, jika hal itu masuk di kawasan hutan, maka harus di proses, dan minimal akan dihentikan aktifitas tersebut.

“Dan jika itu masuk kawasan hutan, yang jelas harus kita proses. Minimal kita hentikan. Kita memberitahukan kepada masyarakat, bahwa kawasan itu adalah kawasan hutan, dan siapapun yang masuk ke situ, harus ada izin,” bebernya.

Dikatakannya, jika memang ada yang masih melanggar hal tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Di dalam Undang – Undang, siapapun yang melanggar itu ada sanksinya. Tapi di dalam proses pelaksanaan, dia tidak tahu melanggar, masa kita harus hukum? Tapi kita tetap berikan peringatan. Kalau masih membandel, sampai peringatan ketiga masih tetap di situ, akan kita tangkap dan kita akan kenakan sanksi sesuai undang-undang,” kata Dia.

Jon Saragih mengaku tidak mengetahui secara detail, berapa banyak pelaku usaha di kawasan hutan yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan? Menurutnya, data itu bukan pada bidangnya.

“Nah, kalau itu saya tidak tahu detailnya seperti apa? Kalau izin pinjam pakai itu, nanti tanya saja ke bagiannya. Karena itu bukan bidangnya saya,” ujarnya.

Disinggung apa saja yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan dalam melakukan pencegahan pengrusakan kawasan hutan? Ia mengatakan, secara periodik sudah bekerja sama dengan perangkat desa.

“Oleh sebab itu, kita banyak pemberian penyadartahuan hukum kepada Perangkat Desa. Karena Perangkat Desa itu lebih efektif memberitahukan kepada masyarakat desa. Itu yang pertama,” ungkap Jon.

Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa sudah melakukan patroli secara rutin melalui KPH.

“Dan itu kita sudah melakukan patroli, untuk satu lokasi itu. Ya, minimal satu bulan satu kali,” imbuhnya.

Masih menurut Jon Saragih, langkah-langkah itulah yang bisa disampaikan, termasuk juga persoalan kebakaran, pencegahan kebakaran, karena pencegahan kebakaran kalau itu tidak dilakukan sangat mengerikan.

“Kenapa? Satu lokasi hutan yang terbakar, semua ekosistim yang disitu mati. Bukan hanya hutannya, hewan-hewan langka, tumbuhan langka, semua itu akan habis. Jadi kepunahan ini sangat mempengaruhi pada beberapa tahun kedepan, termasuk juga hewan-hewan yang dilindungi.,” jelasnya.

Dijelaskannya langkah-langkah (pencegahan) itu sudah banyak dilakukan. Hingga Kepala Desa, Perangkat Desa, kepada penampung kayu, sudah disurati guna pencegahan pengrusakan kawasan hutan. (Iqbal)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed