HEADLINEPEMPROV BABELRAGAM

Terungkap! PBBKB 400 Ton Biosolar Belum Dibayar

×

Terungkap! PBBKB 400 Ton Biosolar Belum Dibayar

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG — Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Apriyanto mengungkapkan, perusahaan PT LDE hingga kini belum membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 400 ton BBM jenis Biosolar, yang diangkut menggunakan kapal SPOB Pandawa V.

“Belum dibayar. Kita sudah melakukan koordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, terkait data serta informasi kapal pengangkut atau pendistribusian BBM,” ungkap Ferry di Kantor Bakuda Pemprov Babel, Rabu (26/1) pagi.

Selain itu, lanjut Ferry, pihaknya juga memberikan pengarahan untuk pelaksana kegiatan, agar membeli BBM dengan Wajib Pungut di Wilayah Bangka Belitung.

Untuk pihak yang menjual atau menawarkan BBM, diminta untuk menjadi Wajib Pungut PBBKB, apabila tetap melakukan penjualan dan pendistribusian BBM di wilayah Bangka Belitung. Kewajiban dimaksud adalah penyetoran dan pelaporan PBBKB.

“Itu akan kita kejar terus, karena PBBKB itu adalah sumber PAD kita, yang akan dipungut dari Wajib Pungut,” imbuhnya.

Sementara Kasubbid Teknis PAD Bakuda Pemprov Babel, Samsul Bachri, yang mendampingi Ferry Apriyanto menambahkan, tim dari Bakuda Babel sudah melakukan pengecekan ke lapangan, dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait.

“Kita sudah cek ke lapanngan, sudah koordinasi dengan pihak terkait, sampai ke BPH Migas dan Dirjen Migas Kementerian ESDM. Jadi masalah ini juga sudah kita laporkan ke pusat. PBBKB untuk jenis BBM ini termasuk sumber PAD yang terbesar nilainya,” bebernya.

PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pemungutan PBBKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemungutan PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Selain diatur dalam Perda, Pemungutan PBBKB juga diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Ketentuan Pasal 46 Pergub tersebut, Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 47 ayat (1), Besarnya tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

Dikabarkan sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Apriyanto mengungkapkan, tim dari Bakuda Pemprov Babel sedang melakukan pengecekan terhadap PBBKB PT. LDE, perusahaan asal Palembang yang bergerak di bidang perniagaan BBM.

berdasarkan data yang beredar, pada 24 November 2021 lalu, PT. LDE bertransaksi 30.000 liter BBM jenis Biosolar di sekitar Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Namun dalam data Invoice yang beredar, tertera PBBKB nol persen.

Diduga, PBBKB 30.000 liter BBM jenis Biosolar itu belum atau tidak dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pada dokumen lainnya, tanggal 23 Desember 2021 PT. LDE kembali membawa 400 ton BBM jenis Biosolar, untuk diniagakan di sekitar wilayah Bangka Belitung.

Ratusan ton BBM jenis Biosolar itu diangkut menggunakan Kapal SPOB Pandawa V, yang diketahui sedang berada di sekitar perairan Babel, tepatnya di wilayah Belinyu.

Hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan resmi dari pihak PT. LDE. Upaya konfirmasi yang dilakukan sejak beberapa waktu lalu, hingga kini belum ditanggapi. (Romlan)