HEADLINEPANGKALPINANG

Tidak Divaksin Tidak Boleh Masuk Sekolah. Benarkah?

×

Tidak Divaksin Tidak Boleh Masuk Sekolah. Benarkah?

Sebarkan artikel ini

PANGKALPINANG — Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rano, meminta penjelasan kepada pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang terkait vaksinasi anak, dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kota Pangkalpinang yang dilakukan pada tanggal (14/02/2022) kemarin.

Rano mengatakan, selama ini dia banyak mendengar isu yang berkembang serta masuknya aduan dari masyarakat, yang mana adanya larangan bagi anak sekolah yang belum dilakukan vaksinasi.

“Kita ada mendapat laporan dari masyarakat, bahwa anak yang tidak divaksin tidak dibolehkan masuk sekolah,” ucap Rano saat dikonfirmasi media ini, Selasa (15/02/2022).

Dirinya juga sempat menanyakan kepada pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, apakah ada imbauan maupun surat edaran mengenai hal tersebut?

Informasi dari pihak RSUD Depati Hamzah maupun Dinkes Kota Pangkalpinang, lanjut Rano, ternyata tidak ada sama sekali mengeluarkan surat edaran mengenai hal itu.

“Terkait vaksinasi anak ini, semua tergantung persetujuan dari orang tua siswa atau wali, terlebih tidak ada unsur pemaksaan dan penekanan terkait vaksinasi anak ini,” kata Rano sembari meniru ucapan Kadinkes Pangkalpinang saat RDP bersama Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang.

Diketahui sebelumnya di Kota Pangkalpinang sempat membuat dunia pendidikan heboh dengan beredarnya surat persetujuan orang tua atau wali murid terkait vaksinasi anak.

Dimana dalam isi surat persetujuan tersebut terdapat 4 poin, yang salah satu poin mengharuskan para orang tua atau wali untuk melakukan persetujuan vaksinasi, serta dapat bertanggung jawab secara penuh atas akibat dan resiko yang terjadi terhadap anak dikemudian hari setelah dilakukan vaksinasi.

“Kita takutkan mengenai psikis anak-anak. Jangan sampai anak trauma gara-gara vaksin ini. Kalau psikisnya kena otomatis imunnya turun,” pungkas Rano.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pangkalpinang dr. Masagus Hakim ketika mengatakan, untuk urusan Pembelajaran Tatap Muka ada pada Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.
 
“Kami hanya mengingatkan peraturan dari Kemendikbud, urusan PTM ada di Diknas,” jelas Hakim, Selasa (15/02/2022) malam.
 
Dia menegaskan, apabila terjadi sesuatu terhadap anak yang memang disebabkan oleh vaksinasi, maka pemerintah siap untuk bertanggungjawab secara penuh.
 
“Pemerintah siap bertanggungjawab penuh kalau kejadian itu disebabkan memang karena vaksinasi. Jika terjadi kejadian pasca vaksinasi atau KIPI, nanti ada tim yang menangani baik dari pusat sampai daerah,” ucap Hakim. 

(Iqbal)