oleh

Tiga Perusahaan Belum Lengkapi Perizinan

Andi Firmansyah

BANGKA SELATAN — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, melalui Dinas Penanaman Modal DPMPPTSP dan Perindag, menyurati sejumlah perusahaan yang belum lengkapi dokumen perizinannya.

Kepala Dinas Penanaman Modal DPMPPTSP dan Perindag Pemkab Basel, melalui Kasi Wasdal Andi Firmansyah mengatakan, surat peringatan kedua ini kembali dilayangkan, karena tiga perusahaan yang melanggar terkesan membandel, serta tidak mengindahkan surat peringatan pertama dengan tidak melengkapi dokumen perizinannya.

“Setelah kami layangkan surat peringatan pertama, ternyata ketiga perusahaan yakni PT Chandra Jaya Makmur Abadi, PT Bangka Malindo Lestari (BML), dan PT Swana Nusa Sentosa (SNS) tidak menanggapinya. Untuk itu kami layangkan surat peringatan kedua, agar mereka segera melengkapi dokumen perizinan,” ungkap Andi Firmansyah di Toboali, pada Rabu (03/07/2019).

Ia mengatakan, dengan dilayangkannya surat peringatakan kedua ini, ketiga perusahaan yang membandel tersebut diberhentikan aktivitasnya sementara, sampai dengan dokumen perizinan dilengkapi.

“Jika dalam kurun waktu 30 hari surat peringatan kedua masih tidak diindahkan, kami akan mengeluarkan SP3 yang langsung ditembuskan ke Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan, untuk mengambil tindakan tegas,” kata Dia.

Menurutnya, perusahaan tersebut akan tetap diawasi. Jika setelah mendapat surat peringatan masih nekat beroperasi tanpa izin, maka akan disegel.

“Kami akan tetap mengawasi dan selalu memastikan mereka tidak beroperasi. Kalau masih tetap beroperasi, bisa dilakukan perobohan bangunan sesuai Perbup,” tegasnya.

Selain itu, Pemkab Basel juga melayangkan surat peringatan pertama kepada dua perusahaan, yakni PT Sadai Jaya Lestari, yang beraktivitas di bidang tambak udang dan pabrik es, karena beroperasi tanpa melengkapi dokumen perizinan.

“Tidak hanya SP2, kami juga mengeluarkan SP1 kepada perusahaan yang beroperasi tanpa dilengkapi dokumen perizinan dari pemerintah. Sejauh ini setelah kami layangkan surat, baru empat perusahaan yang kooperatif mengurus perizinannya,” terang Andi.

Ia mengatakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk melakukan penertiban bagi pemilik usaha, agar menjalankan kewajibannya membayar pajak untuk daerah sehingga menyumbangkan PAD.

“Dengan kita melengkapi dokumen, artinya mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan daerah, karena pajak dari perusahaan tersebut bisa menjadi tambahan PAD,” demikian Andi. (Red/1)

Komentar

Tinggalkan Balasan