oleh

Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid19, Sosialisasi Maklumat Kapolri Dan Surat Edaran Gubernur

BANGKA — Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangka, mensosialisasikan Maklumat Kapolri dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kepada masyarakat Kabupaten Bangka.

Sosialisasi dilakukan pada Senin (23/03/2020) malam, dimulai dengan apel bersama di Mapolres Bangka.

Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangka, terdiri dari Polres Bangka dan Polsek Jajaran, Satuan Pol PP, Dinas Kesehatan, dan BPBD Kabupaten Bangka sebagai leading sektor.

Sasaran sosialisasi di antaranya tempat keramaian seperti hiburan malam, rumah makan, cafe-cafe, serta ruang terbuka publik, dimana tempat berkumpulnya orang dalam jumlah banyak dan jaraknya relatif dekat.

Hadir Kapolres Bangka, Ketua DPRD Bangka, Kabag Ops Polres Bangka Kapolsek Sungailiat, Kapolsek Pemali, Kasat Sabhara, Kasat Narkoba, para perwira Polres Bangka, Kasi Ops Satpol PP Kabupaten Bangka, personil BPBD Kabupaten Bangka, juga personil Kipan B Sungailiat.

Kapolres Bangka, AKBP Aris Sulistyono mengungkapkan, pembangkangan terhadap Maklumat Kapolri dan Surat Edaran Gubernur itu dapat diproses hukum, dan terancam piddana sesuai pasal 212, 216, dan 218 KUHPidana.

“Kalau sudah kita ingatkan baik-baik, tapi masyarakat masih mengabaikan, kita akan lakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Dilansir sejumlah media nasional, Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal menyatakan, kepolisian akan menindak pelanggar maklumat bila ada masyarakat yang membandel, dan tidak mengindahkan kebijakan dari pemerintah untuk social distancing.

“Jika masih ada yang membandel, personel yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, kami akan proses hukum,” ucap Iqbal di Mabes Polri, Senin (23/03/2020).

Pasal 212 KUHPidana sendiri berisikan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.

Pasal 216 ayat (1) KUHPidana menjelaskan, pelanggar dapat diancam pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Sementara, melanggar Pasal 218 KUHPidana dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed