BANGKA — Menindaklanjuti arahan Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Tim Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melaksanakan Rapid Assessment Awal dalam rangka Normalisasi Muara Sungai Jelitik dan Kawasan Pantai Sungailiat, Senin (20/6).
Tim terdiri dari Suraji (Koordinator Bidang Infrastruktur SDA & Pantai, KemenkoMarves), Semeidi Husrin (Peneliti Ahli Madya Kelautan – BRIN), dan Johan Risandi (Peneliti Ahli Muda Kelautan – BRIN).
Suraji mengungkapkan, tujuan Rapid Assessment Awal adalah untuk mengamati kondisi lapangan (tinjauan bathimetri, hitung cepat volume pasir kerukan, untuk memastikan lokasi dumping area dan menemukan alternatif solusi jangka pendek dan arahan rencana jangka menengah.
Hari ini kita menindaklanjuti arahan Pj Gubernur. Sebelumnya hari Rabu pimpinan kami Pak Rahman sudah ke sini. Saya diminta ke sini untuk melakukan semacam Rapid Assessment untuk mengetahui kedalamannya berapa (tinjauan Bathimetri). Tujuannya kita akan normalisasi sungai ini, supaya nelayan bisa keluar masuk. Kemudian nanti dikeruk volumenya berapa? Mungkin akan didumping di darat di sekitar sini. Kita ingin melihat alternatif-alternatif lokasi untuk dumpingnya itu di mana? Itu untuk solusi jangka pendek,” ungkapnya.
Untuk solusi jangka menengah dan jangka penjangnnya, lanjut Suradi, akan ditindaklanjuti dengan studi yang lebih mendalam. Kemudian nanti tahun-tahun berikutnya bisa dilakukan tindakan aksi seperti dibuat talud, sehingga permasalahan pendangkalan alur muara air kantung atau Sungai Jelitik yang sudah bertahun-tahun ini bisa terselesaikan.
“Ya, mudah-mudahanlah,” ujarnya.
Sementara untuk pelaksanaan pekerjaan normalisasi alur, kata Suraji, nantinya akan koordinasikan dengan beberapa instansi yang terlibat. Pihaknya dari Kememko Marves yang mengkoordinasikan.
“Insya Allah pulang dari sini, nanti hari Kamis kita akan rakorkan hasil ini, kita buka ke stakeholder dari Dinas PUPR, ESDM, Perhubungan, KKP, dan yang terkait juga, itu nanti masing-masing memberikan alternatif solusinya seperti apa? Nanti kita koordinasikan,” bebernya.
Suraji mengakui sudah menerima informasi terkait permasalahan di alur muara air kantung atau Sungai Jelitik tersebut, baik informasi dari pemerintah maupun masyarakat.
“Ada beberapa laporan. Nanti kita urai benangnya, tidak ada kepentingan apa-apa kecuali untuk bagaimana ini bisa normal, dan kapal nelayan bisa ke luar – masuk. Itu saja,” tukasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Bangka, Lukman, mengungkapkan ada lebih dari 700 unit perahu nelayan yang menggunakan alur muara tersebut untuk pergi dan pulang melaut, yang terbesar ukuran 30 GT.
Untuk jangka menengah dan jangka panjang, kata Lukman, harapannya juga tidak muluk-muluk. Yang penting perahu nelayan bisa leluasa ke luar masuk malalui muara dalam waktu 24 jam, baik kapal kecil mau pun kapal besar.
“Tentunya kami ucapkan terimakasih. Artinya negara, pemerintah sudah ikut andil untuk kepentingan masyarakat nelayan kita. Mereka sudah mulai memperhatikan, mulai peduli terhadap keadaan muara kita. Harapan kita kunjungan mereka ini ada tindak lanjut ke depannya,” harapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui Kasi Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan Runnaidi Saragih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut, karena datanya belum lengkap.
“Tapi tujuannya kita sudah tahu. Kami dari perhubungan hanya memantau sejauh mana safety alurnya saja, jadi belum bisa menjelaskannya. Nanti kalau sudah diolah data seperti apa penanganannya, baru disampaikan ke pers,” kata dia. (Romlan)
