BANGKA — Sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat pesisir berkumpul guna membahas kondisi alur muara Air Kantung atau alur Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat, yang merupakan satu-satunya jalur ke luar atau masuknya perahu nelayan yang kini sudah buntu total. Salah satu hasil diskusi dan musyawarah itu menunjuk Muhammad Ali, Ketua Himpunan Pengusaha Ikan Dan Nelayan Sungailiat sebagai koordinator pergerakan.
Kepada KABARBANGKA.COM Muhammad Ali mengatakan, pendangkalan alur muara di wilayah muara Sungai Jelitik itu beberapa bulan terakhir ini sangat miris sekali. Malam ini mereka berkumpul untuk menyatukan persepsi, bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat nelayan yang ada di Sungailiat?
” Harapan kami tolong kesampingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dulu, supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kami berharap sekali dukungan dari kawan-kawan LSM, OKP dan Ormas, bukan hanya yang hadir malam ini, tapi yang lain juga ikut mendukung supaya ini cepat terealisasi,” ungkapnya di Sungailiat, Kamis malam (19/5).
Langkah-langkah nanti yang akan diambil, kata Muhammad Ali, aliansi dari tokoh pemuda dan masyarakat pesisir akan bertemu Bupati atau Penjabat Gubernur, untuk meminta solusi jangka pendek yang bisa sesegera mungkin dilaksanakan, supaya alur muara Air Kantung itu bisa digunakan sebagaimana mestinya.
“Kami dalam hal ini selaku pelaku langsung, tidak mempermasalahkan siapa pun yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, yang penting kerjanya profesional. Tujuan awalnya bagaimana alur muara ini bisa digunakan nelayan untuk beraktivitas 24 jam bisa ke luar masuk. Mungkin pemerintah daerah lebih paham. Kami dari masyarakat nelayan siap mendukung apapun bentuknya, supaya ini bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Mantan Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka Periode 2015-2020 Ridwan mengatakan, sedimentasi di muara Air Kantung saat ini sangat luar biasa sekali. Alur muara sudah tertutup sedemikian rupa, sehingga bisa dilalui dengan berjalan kaki.
Ridwan membeberkan, hari ini tokoh-tokoh masyarakat pesisir yang selama ini terkotak-kotak, berkumpul mencoba untuk rekonsiliasi dan menyatukan persepsi terkait masalah muara tersebut. Sejumlah usulan-usulan dan masukan untuk solusi-solusinya juga sudah disampaikan.
“Hari ini sudah terbentuk koordinator-koordinator, kita akan melakukan konsolidasi akbar, pertemuan akbar dari masing-masing tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk saling mendukung dan memberikan masukan untuk solusi, sehingga satu persepsi muara itu bisa dibuka. Siapa pun yang nanti melakukan aktivitas di sana, intinya muara air kantung itu bisa normal,” bebernya.
Ridwan menekankan, siapa pun perusahaan yang mengerjakan pengerukan dan pendalaman alur muara Air Kantung, jangan lagi melakukan hal-hal di luar keinginan masyarakat nelayan, yang hanya ini alur muara bisa dilalui. Kuncinya satu, kapal-kapal nelayan bisa melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan perikanan ketika air surut, tidak harus menunggu air laut pasang.
“Jadi perekonomian juga hidup. Jangan sampai seperti sekarang ini, ada yang bongkar di Tuing, di Rambak, Jetty perorangan yang bayar sampai 75.000 per hari. Itu kan miris benar. Jadi kost pengeluaran nelayan lebih tinggi dibanding hasil yang mereka dapatkan. Intinya hari ini pertemuan kita menyatukan persepsi tokoh pemuda dan tokoh masyarakat pesisir, untuk membicarakan hal yang sama, terkait kondisi dan solusi alur muara. Endingnya nanti ada solusi yang sangat solutif,” imbuhnya.
Sementara Mantan Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka Periode 2010 – 2015 Ratno Daeng Mappiwali mengungkapkan, kondisi alur muara Air Kantung menjadi tanggung jawab dan beban moral bagi pengurus HNSI, yang sejak tahun 2007 telah berjuang untuk membuka alur muara itu.
“Jadi kami memfasilitasi pertemuan dari tokoh-tokoh pesisir yang ada di Sungailiat ini, untuk memberikan alternatif dan solusi penyelesaian persoalan muara Air Kantung,” ujarnya.
Ratno mengaku sangat miris melihat kondisi alur muara Air Kantung saat ini. Dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bangka, Pelabuhan Perikanan Nusantara, PT Timah dan stakeholder lainnya, tidak menutup mata tentang persoalan muara Air Kantung ini.
“Bagaimana pun di sini kita sama-sama memiliki kepentingan untuk melancarkan perekonomian masyarakat nelayan dan pengguna alur muara. Kita melihat sekarang ini seperti PPN, saya belum pernah mendengar dan melihat aksi atau pun solusi untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk Pemerintah Kabupaten Bangka seoalah-olah diam,” sindirnya.
Padahal, lanjut Ratno, Pemerintah Kabupaten Bangka itu pemilik wilayah. Walau pun wewenangnya ada di pusat dan provinsi, minimal pemilik wilayah menyuarakan persoalan ini.
“Itu yang menjadi perhatian kita. Jadi saya bentuklah pertemuan ini dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di pesisir untuk sama-sama mencari solusi. Kesimpulannya kita akan melakukan pertemuan akbar masyarakat nelayan untuk meneriakkan persoalan alur muara Air Kantung ini,” demikian Ratno. (Romlan)
