oleh

UU Ciptaker Yang Terburu-buru, Pangkal Sebab Para Buruh Terbelenggu

Oleh: Dinar Rosyada
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Akhir-akhir ini UU cipta kerja masih saja menjadi sorotan rakyat Indonesia khususnya Para Buruh yang menolak RlUU cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR RI. Pro dan kontra terhadap isi dari UU cipta kerja ini memantik polemik dari berbagai kalangan dikarenakan banyak yang merugikan masyarakat buruh dan lebih menguntungkan para investor. Akibat disahkan UU cipta kerja yang dilakukan tengah malam dan diselesaikan dalam setengah hari ini membuat warga bertanya-tanya ada apa dengan UU cipta kerja ini apalagi pengesahan UU cipta kerja ini disahkan pada saat yang tidak tepat, karena kasus positif Covid-19 semakin meningkat di indonesia. Lantas, apakah meningkatnya virus covid-19 ini hanya pengalihan isu saja agar warga tidak terfokus pada UU cipta kerja? Tindakan DPR yang gegabah memicu aksi demonstrasi besar-besaran dari seluruh para buruh untuk menolak UU cipta kerja yang dirasa merugikan masyarakat Indonesia khusus nya kaum buruh.

Terkait UU cipta kerja, mencakup 11 klaster dengan menggabungkan 79 undang – undang yang didalamnya menyangkut aturan tentang ketenagakerjaan, penyederhanaan, perizinan, persyaratan investasi, hingga administrasi pemerintahan. Dalam ketenagakerjaan, pihak buruh berpendapat hak-hak mereka dalam UU Ketenagakerjaan ini akan semakin berkurang dalamUU Cipta Kerja juga akan memberikan ruang bagi penguasaha yang mengontrak buruh tanpa batasan waktu, tidak membela hak buruh seperti pesangon, dan penetapan upah minimum. Hal itu menunjukan bahwa UU Cipta Kerja ini dapat menghasilkan sesuatu yang merugikan untuk Indonesia kedepannya. Misalnya pembangunan Proyek Strategis Nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti PLTU di Batang, Cirebon dan Indramayu, yang juga menghancurkan lahan petani dan nelayan. tidak memikirkan nasib para buruh yang kehilangan sumber pehidupannya karena lebih memfasilitasi keserakahan dan banyak korupsi dari pada investor dengan bantuan oligarki.

Oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan dimana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok orang. terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya, oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan. golongan ini seringkali mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dan inilah sekarang yang terjadi terhadap negeri ini, keserakahandan korupsi untuk kepuasan diri sendiri.

Menurut Faisal Basri (ekonom) munculnya lapangan kerja yang baru atau investasi kedepannya tidak ada masalah mendasar, pertumbuhan investasi diindonesia baik-baik saja walaupun tidak spektakuler. Pertumbuhan investasi tahunan di indonesia lebih tinggi dari Negara lain seperti Malaysia, China, Thailand, Brasil, Afrika Selatan. Menurutnya masalah yang terjadi sekarang ialah investasi yang sedikit dan perencanaan yang kurang baik, dan tidak tepat pula jika urusan ketenagakerjaan masuk dalam UU cipta kerja ketika masalah utama adalah korupsi, serta birokrasi berbelit masalah tersebut bukan dari jumlah namun kualitas investasi.

Menurut penulis, elemen masyarakat menyuarakan aspirasi penolakan terhadap UU cipta kerja tersebut bukan hanya karena ikut-ikutan saja tanpa ada kejelasan, tetapi mereka paham bahwa UU Cipta Kerja tersebut tidak relevan. Negara harus mengedepankan Demokrasi karena rakyat berhak menyuarakan pendapatnya. sebaiknya DPR dan Pemerintah memilih untuk menempuh jalur judicial review atau uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Karena tidak semua dalam UU cipta kerja itu buruk ada beberapa point yang harus di revisi kembali supaya tidak merugikan Indonesia kedepannya, khususnya kaum buruh. (*)

Komentar

Tinggalkan Balasan