oleh

WALHI BABEL Minta Presiden Jokowi Selesaikan Konflik Tambang Laut di Bangka Belitung

PANGKALPINANG — Pertambangan Laut di Babel telah menciptakan konflik yang berkepanjangan antara nelayan dan penambang. Konflik terkini, antara nelayan dan masyarakat pesisir matras dengan pemilik IUP belum juga berakhir dan semakin mencekam.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Babel, Jessix Amundian mengungkapkan” konflik tambang laut ini telah muncul sejak tahun 2009. Konflik ini lahir karena aktivitas tambang laut telah merusak ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat para nelayan mencari ikan. Lumpur yang dihasilkan dari aktivitas tambang laut menyebabkan sedimentasi dan menutupi terumbu karang yang berakhir pada kematian habitat terumbu karang.

“Padahal kita semua tahu, terumbu karang merupakan habitasi (rumah) dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup dilaut,dan juga penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut. Celakanya lagi, limbah dan lumpur yang dihasilkan dari aktivitas tambang laut ini bisa terbawa arus sejauh 30-40 km,” tutur Jessix dalam rilisnya yang diterima redaksi, pada Sabtu (28/12/2019) malam.

Dalam catatan WALHI, setiap 1 km2 terumbu karang yang sehat, dapat mengasilkan 20 ton ikan yang dapat memberikan sumber pangan, gizi dan protein kepada 1.200 orang masyarakat pesisir.

Namun fakta tersebut tidak juga merubah haluan kebijakan dan cara pandang Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung untuk tidak bergantung dari industri ekstraktif yang bernama Timah ini.

Alhasil, kerusakan ekosistem pesisir laut telah berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pesisir.

“Hasil tangkap nelayan terus mengalami penurunan. Dulu sebelum ada aktivitas tambang laut, 1 malam nelayan melaut bisa menghasilkan 20-50 kilo dengan mesin perahu 2,5 PK-10 PK. Namun, keadaan sekarang tidak lagi seperti dulu karena ekosistem pesisir laut telah rusak akibat aktivitas tambang. Keadaan seperti ini telah berlangsung sejak 5-6 tahun terakhir,” ungkap Jessix menerangkan.

Lebih lanjut, kata dia, ada sekitar 16.240 orang nelayan kecil tradisional dipesisir dengan kapasitas mesin tempel 2,5 PK- 10 PK, dan 15 PK-30 PK, yang bergantung dengan laut.

Namun sekali lagi, fakta ini tidak juga membuka sudut pandang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk melindungi laut dan nelayan. Alhasil, Dapur Korporasi Tambang terus mengepul pekat, dan meninggalkan masalah lingkungan yang serius dan konflik sosial yang tidak pernah terselesaikan hingga hari ini.

“Sikap abai pemerintah provinsi Kep.Bangka Belitung terlihat ketika pembahasan Raperda RZWP3K Bangka Belitung tetap memasukkan Zona tambang di Zona Wilayah tangkap nelayan. Belum termasuk tumpang tindih dengan zona lainnya seperti zona alur pelayaran dan Zona migrasi mamalia laut seperti ikan Napolen, Duyung dan Penyu. Sense of crisis Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terhadap penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup jauh panggang dari ap,i” bebernya.

Padahal hal ini jelas melanggar ketentuan UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, UU 27 Tahun 2007 junto UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil. Artinya RZWP3K tersebut patut terus kita pertanyakan keberpihakannya.

“Konflik nelayan dan masyarakat pesisir Matras dan sekitarnya yaitu Aik Antu, Bedukang, Desa Deniang, adalah bukti dari sekian banyak bukti dikawasan pesisir Bangka Belitung, bahwa nelayan tidak bisa hidup berdampingan dan disatukan dengan aktivitas tambang laut. Dan dari proses awal terbitnya IUP KIP tersebut, nelayan dan masyarakat pesisir tidak pernah dilibatkan dalam proses AMDAL-nya. Jelas hal ini melanggar UU 32/2009 tentang UPPLH dan Permen Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sudah semestinya IUP laut ini dicabut,” jelasnya panjang lebar.

Begitupun terkait masyarakat yang berkonflik ini, adalah sama-sama korban dari keberadaan aktivitas tambang laut. Karena dari dulu, sebelum adanya aktivitas KIP, masyarakat hidup rukun berdampingan.

Fakta sejarah menegaskan, dari dulu masyarakat rumpun melayu di Babel sangat toleran dengan sesama. Namun Korporasi Tambang telah merubah semuanya.

“Oleh karena itu, WALHI Babel meminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik tambang laut di Bangka Belitung dengan memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan persoalan ini,” demikian Jessix. (Rilis)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed