BANGKA BARATHEADLINE

Warga Dusun Sukal Tolak Jual Beli Hutan Mangrove Datangi DPRD Bangka Barat

10
×

Warga Dusun Sukal Tolak Jual Beli Hutan Mangrove Datangi DPRD Bangka Barat

Sebarkan artikel ini

BANGKA BARAT — Kawasan hutan mangrove ( bakau ) di Dusun Sukal Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok disinyalir telah diperjualbelikan.

Hal itu memicu reaksi masyarakat setempat sehingga mendatangi Kantor DPRD Bangka Barat, Senin ( 5/4 ) siang untuk menyampaikan aspirasinya dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) di Gedung Mahligai Betason II.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas ( Pokmaswas ) Dusun Sukal, Karyan usai RDP mengatakan, kedatangan dirinya bersama puluhan warga lainnya ke DPRD guna meminta penyelesaian masalah tersebut. Menurut dia, kawasan hutan mangrove di Dusun Sukal ikut dicaplok dalam jual beli lahan, bahkan hingga terbit Surat Kepemilikan Tanah ( SKT ).

” Ada mangrove yang masuk dalam surat maka terjadilah jual beli. Kita minta dikembalikan seperti semula hak masyarakat kita. Kalau nggak salah itu ( luasnya ) 135 hektare. Kita tidak menerima karena disitu lingkungan hidup masyarakat kita,” cetus Karyan kepada awak media, usai RDP.

” Kita minta tolong dibatalkan suratnya dikembalikan kepada masyarakat seperti semula. Itu saja yang kami inginkan,” sambungnya.

Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih di ruang kerjanya, Senin ( 5/4 ).

Karyan menegaskan, masyarakat tidak menginginkan mangrove di desanya diperjualbelikan. Pertimbangannya, selain dilindungi undang – undang, hutan mangrove dan lingkungannya sangat dibutuhkan masyarakat.

” Kalau kita biarkan nanti semarak, selesai bakau ini bakau lain lagi di jual orang,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan tiga butir rekomendasi terkait masalah tersebut kepada Pemda Bangka Barat untuk ditindaklanjuti.

” Rekomendasi kita, pertama, mengembalikan hutan bakau yang termasuk diperjualbelikan. Kedua, masalah mekanisme, prosedur penerbitan SKT dari kecamatan apakah sudah sesuai dengan SOP. Ketiga, kita sudah ada Perda Tentang Tata Ruang dan Wilayah. Apakah itu masuk kawasan yang diperuntukkan untuk investasi atau untuk hutan masyarakat,” jelas Marudur di ruang kerjanya.

Dikatakan Marudur, DPRD menunggu Pemda untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Bila tidak ada tindak lanjutnya, pihaknya akan membentuk Panitia Khusus ( Pansus ) sesuai usulan anggota dewan lainnya.

Dia menambahkan, pihaknya belum meninjau ke lapangan sehingga belum bisa memastikan jual beli lahan tersebut ditujukan untuk investasi atau hal lain. Namun DPRD akan melakukan monitoring dan evaluasi ( monev ) dalam waktu dekat.

” Kami sebagai fungsi pengawasan tentunya nantinya akan meninjau juga monev kesana. Rekomendasi sudah kita sampaikan, nantinya fungsi pengawasan kembali ke komisi masing – masing karena ini kan ada Komisi I masalah UU desa, Komisi II perizinan, Komisi III Tata Ruang. Nanti mereka yang mengawal. Hari ini karena sudah dijadwalkan di Banmus, kita akan laksanakan,” paparnya.

Disamping itu, pihaknya juga belum bisa mengatakan siapa yang memperjualbelikan hutan bakau tersebut. RDP hari ini kata dia untuk mencari informasi terlebih dahulu dari pihak Kades setempat, Kecamatan serta OPD terkait.

” Ini kan baru sebatas RDP untuk mencari informasi dari Pak Camat, Pak Kades, OPD terkait, dari Kehutanan juga, PUPR. Siapa yang menjualbeli kita belum sampai kesana, kita membahas hutan bakaunya karena ini kan ada aturannya juga,” kata Marudur.

Dilain pihak, Camat Muntok, Sukandi mengatakan, terkait jual beli hutan bakau tersebut dirinya belum bisa memastikan seperti apa karena prosesnya belum sampai ke kecamatan. Dia mengakui telah terbit surat yang diregistrasi kelurahan dan kecamatan, namun keterangan sebelumnya menyatakan tidak ada bakau melainkan semak belukar.

” Kalau surat iya sudah ada, tapi katanya tidak ada bakau tapi semak belukar. Surat dibuat oleh yang bersangkutan, Kelurahan dan Kecamatan hanya meregistrasi saja,” ungkap Sukandi saat dikonfirmasi.

Prosedur pembuatan surat pun tegas dia sesuai standar seperti biasa. Namun untuk memastikan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengecek ke lapangan. Bila memang terdapat hutan bakau, akan dikembalikan kepada masyarakat.

” Nanti kalau masalah bakau kita ke lapangan lah dalam waktu dekat. Kalau ada bakau ya dikembalikan. Tapi kalau dia untuk dirawat menjadi penyanggah itu jelas boleh di Perda. Nanti kita klarifikasi lah surat kita dengan cek ke lapangan,” pungkasnya. ( SK )