PANGKALPINANG – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, memimpin Rapat Dengar Pendapat bersama Aliansi Masyarakat Terzolimi atau ALMASTER di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (10/9/2026).
RDP tersebut digelar untuk menampung aspirasi dan keresahan masyarakat terkait diskresi ekonomi di sektor kehutanan, pertambangan rakyat serta penegakan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Eddy mengatakan, terdapat sejumlah hal yang disampaikan ALMASTER dalam pertemuan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan persoalan kawasan hutan.
”Ya, kawasan hutan itu memang dalam aturannya bisa diajukan untuk pembebasan, peralihan ke fungsi lain, penggunaan lain. Karena itu mumpung sekarang juga sedang pembahasan tata ruang di tingkat kabupaten, maka itu bisa diajukan,” kata Eddy.
Namun, menurutnya, usulan terkait kawasan hutan harus disampaikan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi.
”Harus usulannya dari bawah. Harus usulannya dari kades, kemudian dari kabupaten, baru ke provinsi. Provinsi tidak memproses, menyinkronkan untuk disampaikan ke kementerian,” ujarnya.
Eddy menegaskan, kewenangan pelepasan kawasan hutan berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan.
”Karena pelepasan kawasan hutan itu sepenuhnya kewenangan dari Kementerian Kehutanan,” katanya.
Selain kawasan hutan, RDP juga membahas evaluasi tata kerja Satgas Tricakti. Eddy menyebut pihak Satgas telah menyatakan terbuka terhadap evaluasi maupun kritik yang disampaikan masyarakat.
”Sudah ditanggapi juga oleh rekan-rekan Satgas Tricakti, bahwa mereka terbuka untuk evaluasi. Itu terbuka atas kritikan, terbuka terhadap penyampaian – penyampaian perilaku oknum yang dianggap menyimpang dari prosedur yang mereka lakukan,” jelasnya.
Sementara itu, aspirasi lainnya terkait tata kelola pertambangan timah juga telah mendapat tanggapan dalam pertemuan tersebut.
Eddy berharap seluruh aspirasi yang disampaikan ALMASTER dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan dan pertemuan berikutnya.
”Alhamdulillah lancar, kawan-kawan menyampaikannya juga dengan bijaksana dan yang hadir juga menanggapi, sehingga mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dalam pertemuan berikutnya,” pungkasnya. (KBC)
Usulan Kawasan Hutan Harus Dari Tingkat Desa
