JAKARTA – Permasalahan irigasi dan aliran air sawah di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Sejumlah anggota DPRD bersama Dinas Pertanian Provinsi Babel bertolak ke Jakarta, Kamis (9/10/2025) kemarin untuk menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Babel menyampaikan laporan terkait kerusakan irigasi dan gangguan pada sumber air baku di beberapa desa, seperti Desa Pergam, Desa Serdang, Desa Rias dan Desa Fajar Indah Kabupaten Bangka Selatan.
Kondisi ini disebut telah mengancam produktivitas padi di wilayah tersebut karena aliran air ke sawah semakin berkurang.
Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan, Rusi Sartono, menegaskan persoalan ini telah berlangsung lama dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Daerah resapan air di sekitar sumber irigasi kini mulai rusak akibat perambahan. Akibatnya, debit air yang mengalir ke sawah berkurang drastis. Kalau ini terus dibiarkan, sawah di Pergam, Serdang dan Rias bisa terancam gagal panen,” ungkap Rusi, Jumat (10/10/2025).
Politisi Partai Gerindra itu meminta agar Kementerian Pertanian turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di wilayah tersebut.
“Kami mohon perhatian khusus dari pihak Kementerian Pertanian. Kalau perlu, turun langsung melihat kondisi di lapangan,” katanya.
“Jika tidak ada perhatian serius dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, maka kami pastikan para petani sawah di Desa Pergam dan Serdang akan menghentikan kegiatan menanam padi,” tegasnya.
Rusi menambahkan, para petani sudah lelah menghadapi situasi yang terus memburuk.
“Percuma mereka menanam dan beraktivitas di sawah kalau sumber air bakunya terus diganggu dan dirusak oleh aktivitas perambahan hutan maupun pembukaan lahan,” tuturnya.
“Bahkan, seluruh alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, pestisida, serta benih bantuan dari pemerintah pusat akan kami kembalikan, karena semua itu tidak akan berguna tanpa air,” ujarnya.
Menurut Rusi, masalah ini bukan hanya soal ketersediaan air, tetapi menyangkut keberlanjutan hidup para petani dan ketahanan pangan daerah.
Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui program rehabilitasi jaringan irigasi dan perlindungan daerah tangkapan air di kawasan hulu.
“Masalah ini bukan hanya soal air, tapi soal keberlanjutan hidup petani kita. Kalau air terganggu, otomatis ketahanan pangan daerah juga ikut terdampak,” terangnya.
Diketahui, konsultasi tersebut juga membahas sumber air baku dan daerah resapan air sebagai penopang kegiatan pertanian, serta perizinan dan kewajiban perusahaan perkebunan dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah terdampak.
Dalam pertemuan itu hadir Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Sri Gusjaya, Wakil Ketua Komisi II Himmah Olvia, serta anggota DPRD Babel lainnya seperti Rina Tarol dan Elfi, didampingi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Babel.
Mereka menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi petani dan mencari solusi bersama pemerintah pusat.
Rosi berharap semoga ada jalan terbaik bagi petani kami di Bangka Selatan. Pihaknya dan petani di Bangka Selatan percaya, jika semua pihak bergerak bersama, persoalan ini bisa diselesaikan.
“Kamj mohon untuk hadir bersama dan mengawal bersama program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan dan merupakan asta cita pak Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya. (kabarbangka.com)
Akhirnya Mendapat Perhatian Pemerintah Pusat
