PANGKALPINANG – Badai politik kini menerjang Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bangka Belitung.
Ketua DPW PPP Provinsi Babel, Hellyana, politisi perempuan yang cukup berpengaruh kini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan terhadap sewa kamar hotel yang dilaporkan oleh Adelia, seorang kader yang juga menduduki posisi penting dalam kepengurusan partai.
Kasus ini bukan hanya sekadar persoalan hukum, melainkan drama internal partai yang mengancam soliditas dan citra PPP Provinsi Babel di mata publik.
Menyikapi situasi yang pelik ini, DPW PPP Babel menggelar rapat konsolidasi partai dan menunjuk Amri Cahyadi sebagai juru bicara untuk menyampaikan sikap resmi.
Amri Cahyadi, dengan nada prihatin mengungkapkan keterkejutan dan kekecewaan keluarga besar PPP atas penetapan tersangka terhadap Hellyana.
“Mendengar pemberitaan penetapan tersangka Hellyana, walaupun beliau dilaporkan secara pribadi, tetapi jabatan sebagai Ketua PPP Babel melekat pada diri beliau,” ungkapnya.
“Pastinya kami keluarga besar PPP terkejut, prihatin, sedih, dan sangat terpukul,” ujarnya kepada awak media pada saat konferensi pers di Kantor DPW PPP Provinsi Babel, Pangkalpinang, Kamis (9/10/225) malam.
Amri Cahyadi menjelaskan, persoalan ini bermula dari dugaan hutang piutang antara Hellyana dan Adelia yang menurutnya bernilai relatif kecil, sekitar Rp 22 juta.
Ia mempertanyakan mengapa persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara perdata justru berujung pada ranah pidana, apalagi mengingat pengorbanan dan investasi politik yang telah dikeluarkan Hellyana untuk membesarkan partai.
“Apalagi mau mengorbankan citra, nama baik, keluarga, dan jabatannya untuk angka sekecil itu, jika beliau memang betul-betul tahu itu adalah hutang dan menjadi tagihan beliau,” imbuhnya, seolah meragukan adanya unsur kesengajaan dalam kasus ini.
Namun, yang menarik perhatian adalah fakta bahwa Adelia, sang pelapor, juga merupakan bagian dari keluarga besar PPP yang diajak bergabung oleh Hellyana dan difungsikan sebagai administrator kantor partai.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang motif di balik pelaporan tersebut dan memunculkan spekulasi tentang adanya intrik politik internal yang lebih dalam.
“Sebagai satu keluarga besar PPP, pastinya kita tidak mau pihak luar (kompetitor politik) bertepuk tangan riang gembira menyambut persoalan internal kita sebagai berkah bagi mereka,” tegas Amri Cahyadi, menyiratkan kekhawatiran akan dimanfaatkannya kasus ini oleh lawan politik.
Di tengah pusaran persoalan yang semakin rumit, PPP Babel berupaya untuk mencari solusi terbaik yang dapat menjaga marwah partai dan memberikan keadilan bagi semua pihak.
Menghormati proses hukum yang sedang berjalan, PPP Babel berharap agar pihak kepolisian dapat memberikan kebijakan yang lebih arif dengan meninjau kembali penyelesaian perselisihan ini melalui pendekatan persuasif, mediatif dan kekeluargaan.
“Kami mengharapkan Polda untuk menghentikan proses hukum tersebut dengan memberikan ruang kembali untuk kedua belah pihak agar dengan hati yang lapang untuk bisa diselesaikan dan lebih bijak dalam bingkai kekeluargaan dan keislaman, saling maaf memaafkan,” harapnya.
Tak hanya itu saja, PPP Babel menyadari bahwa kasus ini merupakan delik aduan, di mana penyelesaian secara kekeluargaan sangat dimungkinkan.
Mereka berharap agar pihak kepolisian dapat berperan sebagai mediator yang bijak, tidak berpihak, dan menyenangkan semua pihak.
Amri Cahyadi juga menyinggung asas hukum praduga tak bersalah dan asas cepat serta berbiaya murah dalam penyelesaian persoalan hukum di Indonesia.
Ia mempertanyakan efisiensi biaya yang akan dikeluarkan negara untuk melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan, jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang dipersoalkan.
Sebagai bentuk solidaritas dan upaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara internal, PPP Babel menyatakan kesiapannya untuk membantu Hellyana dalam menyelesaikan persoalan hutang piutang tersebut.
“Dengan semangat solidaritas tinggi, kami keluarga besar PPP akan urunan membantu biaya tersebut, berikut juga sudah instruksikan infaq wajib solidaritas kader yang menjadi anggota legislatif PPP baik provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
PPP Babel berharap agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak mengganggu kinerja partai dalam berkhidmat bagi umat dan masyarakat Babel.
“Mari kita jadikan ini introspeksi/muhasabah/koreksi pada diri kita agar ke depan tidak terulang dan PPP Babel tetap terjaga marwah, martabat, dan tetap berkesempatan untuk berkhidmat bagi umat dan masyarakat Babel khususnya. Kita selesaikan dari diri kita sendiri,” pungkasnya.
PPP Babel berencana untuk menyurati dan beraudiensi dengan Polda Babel dalam waktu dekat untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait penyelesaian kasus ini.
Mereka juga berharap agar pihak kepolisian dapat mempertimbangkan penyelesaian secara kekeluargaan dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdamai.
Kasus ini menjadi ujian berat bagi PPP Babel. Di satu sisi, mereka harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Di sisi lain, mereka harus menjaga soliditas partai dan melindungi kadernya. Solusi kekeluargaan menjadi taruhan, apakah PPP Babel mampu menyelesaikan persoalan ini secara internal dan keluar dari badai politik ini dengan kepala tegak? Waktu yang akan menjawabnya.
Namun, satu hal yang pasti, kasus ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan PPP Babel. (*)
Sumber: newsharian.com
Diterpa Badai Politik, DPW PPP Gelar Rapat Konsolidasi
