PANGKALPINANG – Produksi sampah di Kota Pangkalpinang mencapai 100 hingga 120 ton per hari.
Jumlah ini meningkat saat hari besar keagamaan dan pergantian tahun, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah kota.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyebut tingginya volume sampah dipicu oleh aktivitas masyarakat yang terus meningkat.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 240 ribu jiwa serta mobilitas tinggi, produksi sampah sulit dikendalikan.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Sampah kita cukup besar setiap harinya,” kata Prof Udin saat membuka Focus Group Discussion penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2026 di Bapperida Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Selain persoalan sampah, ia juga menyoroti berbagai masalah lingkungan lain seperti dampak pertambangan, alih fungsi lahan, hingga banjir akibat sistem drainase yang belum optimal.
Menurutnya, isu lingkungan saat ini tidak lagi bersifat lokal, tetapi sudah menjadi persoalan global yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan.
Ia mencontohkan aktivitas pertambangan di Bangka Belitung yang dinilai belum diimbangi dengan reklamasi yang maksimal.
“Bukan hanya soal menambang, tapi bagaimana reklamasi dilakukan dengan baik. Ini yang masih menjadi persoalan,” ujarnya.
Di kawasan perkotaan, tekanan terhadap lingkungan juga semakin meningkat. Pembangunan yang tidak terkendali serta penyempitan saluran air memperparah kondisi lingkungan.
Ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem semakin berkurang, bahkan sejumlah bangunan berdiri di bantaran sungai sehingga mempersempit aliran air.
Kondisi ini berdampak pada munculnya banjir di sejumlah titik. Meski berada di ketinggian sekitar 4–5 meter di atas permukaan laut, Pangkalpinang tetap rawan banjir karena kondisi wilayah yang cekung.
Pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya, seperti normalisasi sungai dan pendalaman alur di Sungai Rangkui hingga kawasan Blok Bayur.
Namun, persoalan utama berada pada sistem drainase dalam kota. Terdapat empat jalur utama aliran air dari barat ke timur yang jika terganggu dapat menyebabkan genangan.
Saat ini, terdapat sekitar tujuh hingga delapan kawasan rawan banjir, terutama di wilayah dataran rendah.
Selain itu, keterbatasan ruang terbuka hijau juga menjadi perhatian. Meski kualitas udara masih tergolong baik, pemerintah tetap mendorong penambahan vegetasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Udin juga menyoroti penyusunan dokumen perencanaan lingkungan yang dinilai masih terlalu normatif.
Ia menegaskan dokumen harus bisa diterapkan di lapangan dan didukung oleh data serta kajian ilmiah, bukan sekadar mengacu pada regulasi.
“Jangan hanya bagus di atas kertas, tapi harus bisa dijalankan,” tegasnya.
Ia menambahkan, solusi lingkungan membutuhkan pendekatan berbasis riset agar lebih tepat sasaran.
Prof Saparudin juga mengajak seluruh pihak untuk terlibat dalam penanganan lingkungan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi hingga masyarakat.
“Melalui FGD ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah konkret dalam penyusunan SLHD Tahun 2026 yang lebih aplikatif dan berbasis data,” harapnya. (KBC)
Produksi Sampah Jadi Sorotan FGD
