PANGKALPINANG – Upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang mengurangi jumlah rumah tidak layak huni terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial.
Terbaru, Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyerahkan bantuan Rumah Layak Huni kepada Usman, warga Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Selasa (22/9/2026).
Program tersebut merupakan bagian dari Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang didukung melalui sinergi Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT Arsari Tambang Group beserta sejumlah anak perusahaannya.
Bantuan tidak hanya diarahkan untuk menyediakan hunian yang lebih layak, tetapi juga mencakup pembangunan sarana sanitasi dan sejumlah fasilitas pendukung masyarakat.
Dalam sambutannya, Saparudin menyampaikan apresiasi kepada PT Arsari Tambang Group yang turut mendukung program sosial di Kota Pangkalpinang melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility .
Menurutnya, dukungan tersebut merupakan hasil komunikasi dan pengajuan proposal yang dilakukan Pemkot Pangkalpinang kepada perusahaan.
“Hari ini kita bersama PT Arsari Tambang Group. Ada beberapa anak perusahaan mereka yang membantu Kota Pangkalpinang, mulai dari rumah layak huni, toilet umum, hingga bantuan untuk masjid dan gereja,” ujar Saparudin.
Saparudin mengatakan, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi penting karena kebutuhan pembangunan di Kota Pangkalpinang cukup besar.
Terlebih, perusahaan yang memberikan dukungan tersebut sebagian besar menjalankan aktivitas operasionalnya di luar wilayah Kota Pangkalpinang.
“Walaupun Pangkalpinang bukan area operasi langsung mereka yang beroperasi di kabupaten lain, kita terus menjalin komunikasi dan mengajukan proposal agar dana CSR mereka bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi,” katanya.
Di tengah penyerahan bantuan tersebut, Saparudin mengungkapkan masih terdapat sekitar 2.000 unit rumah warga di Kota Pangkalpinang yang masuk kategori tidak layak huni.
Kondisi itu menjadi salah satu pekerjaan yang perlu ditangani secara bertahap dengan melibatkan berbagai sumber pembiayaan.
Pemkot Pangkalpinang menargetkan sekitar 300 unit rumah dapat diperbaiki pada tahun ini.
Pemenuhan target tersebut dilakukan melalui skema pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, APBD Kota Pangkalpinang, CSR perusahaan, hingga dukungan Baznas.
“Penanganannya dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia,” kata Saparudin.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar persoalan hunian tidak layak dapat ditangani lebih luas.
Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga lainnya.
Penyerahan Rumah Layak Huni kepada Usman menjadi salah satu bentuk konkret kolaborasi tersebut.
Program diharapkan tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan, tetapi turut meningkatkan kualitas kesehatan, kenyamanan, dan kehidupan masyarakat penerima manfaat.
Pemkot Pangkalpinang berharap dukungan berbagai pihak dapat terus diperkuat sehingga program penyediaan hunian layak dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. (KBC)
