PANGKALPINANG – Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, meminta pemerintah proaktif berkoordinasi dengan pihak terkait seperti gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang, agar segera ambil langkah penyelamatan terhadap 69 pekerja migran asal Bangka Belitung yang saat ini berada di wilayah Negara Myanmar.
Apalagi 30 orang di antaranya merupakan warga asal Kota Pangkalpinang, yang diduga menjadi korban penipuan perekrutan tenaga kerja di negara tersebut.
“Kami minta agar pemerintah proaktif berkoordinasi dengan pihak terkait seperti gugus tugas TPPO, tidak menunggu agar ada kejelasan nasib mereka,” kata Arnadi, Rabu (5/3/2025).
Arnadi mengatakan, pemerintah harus memastikan korban mendapatkan perlindungan yang tepat dan juga berkoordinasi dengan kedutaan Negara Myanmar yang ada di Jakarta.
“Kami juga meminta pemerintah berkoordinasi dengan keluarga yang di pangkalpinang agar keluarga mendapatkan ketenangan dan kepastian terhadap kondisi mereka,” ujarnya.
Ke depan, Arnadi meminta pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi untuk senantiasa melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya TPPO di Bangka Belitung.
“Ini pelajaran penting bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang, khususnya Disnaker. Pengawasan mesti lebih ketat dilakukan dan regulasinya harus jelas, agar tidak terjadi penyimpangan seperti TPPO ini di kemudian hari,” katanya. (kabarbangka.com)
Arnadi Minta Pemerintah Segera Ambil Langkah Penyelamatan
