Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Bangka Belitung harus ditolak secara tegas.
Penolakan ini bukan bentuk ketakutan terhadap teknologi, bukan pula sikap anti-pembangunan, melainkan keberpihakan pada keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan, dan masa depan daerah.
Dewan Energi Nasional (DEN) memang menyebut Bangka Belitung dan Kalimantan Barat sebagai wilayah prioritas pembangunan PLTN.
Namun, pernyataan tersebut tidak boleh dianggap sebagai keputusan yang wajib diterima masyarakat.
Prioritas pemerintah bukan berarti persetujuan rakyat. Kebijakan nasional tidak boleh menghapus hak masyarakat daerah untuk menentukan masa depan ruang hidupnya.
Jangan Jadikan Bangka Belitung sebagai Kelinci Percobaan
Bangka Belitung bukan sekadar titik di peta yang dapat dipilih berdasarkan perhitungan teknis dan kebutuhan energi nasional.
Daerah ini adalah ruang hidup masyarakat, kawasan pesisir, wilayah kepulauan, serta daerah yang menggantungkan kehidupan pada laut, perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam.
Jika terjadi kecelakaan nuklir, dampaknya tidak berhenti di pagar pembangkit.
Kontaminasi dapat mengancam tanah, air, laut, hasil perikanan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah.
Risiko tersebut mungkin kecil dalam perhitungan statistik, tetapi akibatnya dapat sangat besar dan berlangsung panjang apabila benar-benar terjadi.
Karena itu, masyarakat berhak bertanya, mengapa Bangka Belitung harus menanggung risiko dari kebijakan energi yang manfaat utamanya kemungkinan dinikmati dalam skala nasional?
Apakah daerah ini sedang diposisikan sebagai penerima manfaat, atau justru sebagai penanggung beban dan risiko?
Bangka Belitung tidak boleh dijadikan lokasi percobaan atas nama modernisasi.
Pembangunan tidak boleh berarti memindahkan risiko dari pusat ke daerah yang masyarakatnya memiliki daya tawar politik lebih terbatas.
Target 2032 Bukan Alasan untuk Memaksakan Proyek
Rencana PLTN yang ditargetkan beroperasi pada 2032 menunjukkan adanya dorongan kuat untuk mempercepat pembangunan.
Namun, target waktu tidak boleh mengalahkan prinsip kehati-hatian.
PLTN bukan proyek biasa yang dapat dipaksakan demi mengejar jadwal pemerintahan, investasi, atau ambisi menunjukkan keberhasilan transisi energi.
Semakin besar risiko suatu proyek, semakin ketat pula proses pengambilan keputusannya.
Tidak boleh ada keputusan tergesa-gesa sebelum seluruh kajian mengenai lokasi, kegempaan, tsunami, limbah radioaktif, evakuasi, pembiayaan, keamanan, dan dampak sosial dipublikasikan secara terbuka.
Jika pemerintah benar-benar yakin bahwa PLTN aman dan bermanfaat, pemerintah seharusnya tidak takut terhadap kritik, pemeriksaan independen, maupun penolakan masyarakat.
Keyakinan terhadap keamanan tidak dapat dibuktikan melalui slogan, tetapi melalui data yang transparan dan proses yang dapat diawasi publik.
Energi Bersih Tidak Berarti Tanpa Risiko
PLTN sering dipromosikan sebagai solusi energi bersih karena emisi karbonnya relatif rendah dalam proses pembangkitan listrik.
Namun, istilah energi bersih tidak boleh digunakan untuk menutupi persoalan limbah radioaktif, risiko kecelakaan, kebutuhan sistem keamanan berlapis, serta konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat.
Limbah nuklir tidak hilang setelah pembangkit beroperasi. Limbah tersebut membutuhkan pengelolaan, penyimpanan, pengawasan, dan pembiayaan dalam jangka panjang.
Pertanyaannya, apakah pemerintah telah memiliki rencana yang benar-benar terbuka, terukur, dan dapat dipercaya untuk mengelola seluruh konsekuensi tersebut?
Jangan sampai keuntungan pembangunan dinikmati oleh generasi sekarang, sementara risiko dan limbahnya diwariskan kepada anak cucu.
Kebijakan energi tidak boleh hanya menghitung megawatt dan investasi, tetapi juga harus menghitung keselamatan manusia serta keadilan antargenerasi.
Penolakan Masyarakat Bukan Hambatan
Penolakan masyarakat Bangka Belitung harus dihormati, bukan diredam dengan narasi bahwa masyarakat belum memahami teknologi nuklir. Masyarakat tidak harus menjadi ahli nuklir untuk memiliki hak menolak proyek yang berpotensi memengaruhi kehidupan dan keselamatan mereka.
Justru pemerintah yang memiliki kewajiban menjelaskan secara jujur, lengkap, dan mudah dipahami.
Sosialisasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan formal untuk memperoleh legitimasi.
Konsultasi publik juga tidak boleh dilakukan setelah keputusan politik secara praktis sudah ditetapkan.
Persetujuan masyarakat harus lahir dari informasi yang utuh, bukan dari tekanan, iming-iming kompensasi, atau janji lapangan kerja.
Bila masyarakat telah menyampaikan penolakan secara terbuka, pemerintah wajib menjadikannya pertimbangan utama, bukan sekadar hambatan administratif.
Masih Ada Pilihan Energi Lain
Kebutuhan listrik nasional memang terus meningkat. Namun, menjadikan PLTN sebagai jawaban utama bukan satu-satunya pilihan.
Pemerintah masih dapat memperkuat pengembangan energi surya, angin, panas bumi, hidro, bioenergi, efisiensi energi, serta sistem penyimpanan dan jaringan listrik.
Pilihan-pilihan tersebut tentu memiliki tantangan masing-masing.
Akan tetapi, setiap kebijakan harus dinilai berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik wilayah dan kemampuan masyarakat dalam menanggung risikonya.
Bangka Belitung tidak semestinya dipaksa menerima PLTN hanya karena pemerintah membutuhkan lokasi prioritas.
Jika terdapat alternatif yang lebih sesuai dengan karakter kepulauan, lebih mudah diawasi, dan tidak meninggalkan risiko limbah radioaktif jangka panjang, maka alternatif tersebut wajib dikaji secara serius sebelum pemerintah menetapkan PLTN sebagai pilihan.
DEN Harus Mendengar, Bukan Sekadar Menetapkan
Pernyataan DEN mengenai Bangka Belitung sebagai wilayah prioritas perlu dikritisi.
DEN memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan energi nasional, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi hak untuk menentukan nasib masyarakat daerah secara sepihak.
Pernyataan kebijakan harus disertai keterbukaan mengenai dasar ilmiah, kriteria pemilihan lokasi, analisis risiko, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah status prioritas masih dapat dibatalkan apabila kajian teknis atau penolakan masyarakat menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak layak.
Masyarakat tidak membutuhkan pernyataan yang menenangkan, tetapi membutuhkan jaminan yang dapat diverifikasi.
Jika jaminan tersebut tidak mampu diberikan secara terbuka, maka pembangunan PLTN harus dihentikan sejak awal.
Keselamatan Rakyat di Atas Ambisi Energi
Penolakan terhadap pembangunan PLTN di Bangka Belitung merupakan sikap yang sah, rasional, dan beralasan. Pemerintah tidak boleh menyamakan penolakan dengan ketidakpahaman.
Dalam demokrasi, pembangunan yang baik bukan hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas listrik, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut melindungi rakyat dan menghormati hak mereka.
Karena itu, sikap yang paling tepat adalah menolak pembangunan PLTN di Bangka Belitung sampai terdapat bukti yang sangat kuat mengenai keselamatan, kesiapan kelembagaan, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan persetujuan masyarakat.
Bahkan apabila penolakan publik tetap kuat, pemerintah seharusnya menghentikan rencana tersebut dan mencari lokasi atau pilihan energi lain.
Jangan mempertaruhkan keselamatan masyarakat Bangka Belitung demi ambisi memenuhi target energi nasional.
Bangka Belitung bukan ruang kosong, bukan laboratorium kebijakan, dan bukan tempat untuk membuang risiko pembangunan.
Pembangunan harus menghadirkan rasa aman, bukan memaksa rakyat hidup berdampingan dengan ancaman nuklir. (*)
