Pembangunan ekonomi dan investasi merupakan instrumen penting untuk mendorong kemajuan daerah.
Kehadiran investasi di Kabupaten Bangka Tengah, khususnya pada sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam, memiliki potensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat perekonomian daerah.
Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup?
Pertanyaan ini menjadi penting karena Bangka Tengah memiliki kekayaan alam yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Hutan, sungai, kawasan pesisir, laut, dan lahan pertanian merupakan bagian dari ekosistem yang saling terhubung.
Ketika salah satu komponen mengalami kerusakan, dampaknya dapat meluas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, hukum lingkungan harus ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlanjutan alam.
Investasi Tidak Boleh Mengalahkan Kepentingan Lingkungan
Dalam perspektif negara hukum, investasi bukanlah kepentingan yang berdiri di atas segala-galanya.
Kegiatan ekonomi harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan, wawasan lingkungan, dan keseimbangan kemajuan.
Persoalan ini relevan dengan kondisi Bangka Tengah. Penelitian mengenai strategi pengelolaan spasial berkelanjutan kegiatan tambang di Kabupaten Bangka Tengah yang dipublikasikan pada 2025, menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi ekonomi yang besar.
Namun, aktivitas pertambangan juga menghadirkan persoalan berupa degradasi lahan, pencemaran air, dan peningkatan suhu permukaan.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya tantangan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi pertambangan benar-benar sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
Artinya, ukuran keberhasilan investasi tidak cukup dilihat dari nilai modal yang masuk, jumlah produksi, atau besarnya pendapatan daerah.
Keberhasilan juga harus dinilai dari kemampuan kegiatan usaha menjaga daya dukung lingkungan, memulihkan lahan yang terganggu, dan tidak membebankan biaya kerusakan kepada masyarakat.
Hukum Lingkungan sebagai Pengendali Investasi
Indonesia sesungguhnya telah memiliki kerangka hukum untuk mengatur hubungan antara kegiatan usaha dan perlindungan lingkungan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengendalikan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan.
Instrumen seperti persetujuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), pengawasan, serta sanksi
administratif dan pidana merupakan perangkat penting untuk memastikan kegiatan investasi tidak berjalan tanpa kendali.
AMDAL, misalnya, tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen formalitas untuk memenuhi persyaratan perizinan.
Dokumen tersebut harus menjadi instrumen ilmiah untuk mengidentifikasi, memperkirakan, dan mengendalikan dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan.
Pelibatan masyarakat terdampak juga harus dilakukan secara bermakna, dengan memberikan informasi yang transparan dan kesempatan menyampaikan keberatan.
Tantangan terbesar justru terletak pada pelaksanaan dan pengawasannya.
Regulasi yang baik tidak akan memberikan hasil apabila pengawasan lemah, pelanggaran dibiarkan, dan sanksi tidak diterapkan secara konsisten.
Pemerintah daerah bersama instansi berwenang harus memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajiban lingkungan, termasuk reklamasi dan pascatambang bagi kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tantangan Penegakan Hukum di Bangka Tengah
Setidaknya terdapat tiga tantangan utama dalam menegakkan hukum
lingkungan di Bangka Tengah.
Pertama, kuatnya ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif.
Ketika suatu sektor menjadi sumber penghidupan masyarakat dan pendapatan daerah, kebijakan pembatasan kegiatan yang merusak lingkungan sering menghadapi dilema sosial dan ekonomi.
Namun, ketergantungan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan pelanggaran hukum.
Pemerintah perlu menyiapkan alternatif ekonomi, memperkuat sektor pertanian, perikanan, pariwisata berbasis alam, dan usaha masyarakat yang berkelanjutan.
Kedua, pengawasan dan penegakan hukum yang harus dilakukan secara konsisten.
Kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan membutuhkan pengawasan berbasis risiko, data lingkungan yang terukur, serta koordinasi antar lembaga.
Penindakan tidak boleh hanya menyasar pelaku usaha kecil, tetapi juga harus menjangkau setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.
Ketiga, belum optimalnya orientasi pemulihan lingkungan. Penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada pemberian sanksi atau penghukuman pelaku.
Kerusakan yang telah terjadi harus dipulihkan, dan masyarakat yang terdampak harus memperoleh perlindungan serta pemulihan haknya.
Dengan demikian, keadilan lingkungan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki keadaan ekologis yang telah rusak.
Membangun Investasi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
Untuk keluar dari persimpangan antara investasi dan kelestarian alam, Bangka Tenga membutuhkan paradigma pembangunan yang menempatkan hukum lingkungan sebagai fondasi, bukan sebagai hambatan investasi.
Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan lingkungan, memastikan transparansi dokumen dan informasi lingkungan, serta memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap lingkungan.
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara proporsional dan tanpa diskriminasi.
Sanksi administratif, gugatan perdata, kewajiban pemulihan, maupun penegakan pidana harus diterapkan sesuai jenis pelanggaran dan
ketentuan hukum yang berlaku.
Aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dalam kewenangannya, dapat berperan melalui penanganan perkara, penguatan koordinasi, serta langkah pencegahan dan penyelamatan kepentingan negara sesuai dasar hukum yang dimiliki.
Pada akhirnya, Bangka Tengah tidak harus memilih antara investasi atau kelestarian alam.
Keduanya dapat berjalan bersama apabila investasi dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tunduk pada hukum.
Yang harus ditolak adalah investasi yang menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi meninggalkan kerusakan ekologis dan beban sosial bagi generasi berikutnya.
Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan manusia dan kelestarian alam.
Investasi boleh tumbuh, tetapi lingkungan tidak boleh runtuh.
Sebab, kekayaan alam Bangka Tengah bukan hanya warisan ekonomi untuk hari ini, melainkan titipan ekologis yang wajib dijaga demi kehidupan generasi mendatang. (*)
