BANGKA BARAT – Bupati Bangka Barat, Markus, terpaksa mengambil langkah berat penyesuaian atau pemangkasan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di lingkungan Pemkab Bangka Barat.
Defisit APBD mencapai angka Rp52 miliar dan hutang Rp48, 5 miliar yang harus dibayar, membuat Markus terpaksa mengambil kebijakan yang tidak populis itu.
Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih, mengomentari kebijakan yang diambil Markus. Menurutnya, penyesuaian terhadap TPP PNS merupakan pilihan terakhir yang dilakukan Pemkab Bangka Barat.
“Penyesuaian TPP harus dilakukan karena kondisi keuangan daerah dalam kondisi defisit. Ini langkah terakhir dilakukan karena semua OPD sudah menyesuaikan atau mengurangi anggarannya. Jadi langkah ini diambil karena kondisi defisit,” kata Marudur kepada awak media, Senin (7/7/2025).
Marudur berharap kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Bila keuangan daerah kembali pulih, maka TPP bisa dikembalikan seperti semula.
Marudur menambahkan, solusi untuk lepas dari kondisi ini salah satunya yaitu mendongkrak PAD, dan ini harus segera dilakukan sehingga Bangka Barat menjadi kabupaten mandiri dalam upaya menutupi kebutuhan belanja daerah.
“Apabila kemampuan keuangan sudah baik, mungkin dapat kembali. Tetapi solusinya pemerintah daerah wajib meningkatkan pendapatan asli daerah, itu menjadi salah satu solusi utama. Mencari potensi yang ada untuk peningkatakan PAD harus segera dilakukan,” cetus dia. (SK)
Komentari Pemangkasan TPP PNS, Begini Kata Marudur
